POSMETRO MEDAN – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekretaris Daerah Kota Binjai memasuki babak yang semakin sensitif setelah panitia seleksi mengumumkan empat peserta yang lolos administrasi melalui pengumuman resmi nomor 05/Pansel.JPTP.Sekda/Bnj/XII/2025.
Namun di balik proses yang tampak transparan, sorotan publik justru mengarah pada salah satu nama yang dinilai memiliki kedekatan khusus dengan pucuk pimpinan Pemko Binjai.
Empat peserta yang lolos administrasi ialah Rudi Baros, Chairin Simanjuntak, Joner Lumbantoruan, dan Putri Syawal Sembiring, sementara Mahendra Bangkit Setiawan dinyatakan gugur sebelum memasuki tahapan asesmen kompetensi.
Dari keempat nama itu, publik menyoroti Chairin Simanjuntak, eks Kepala Dinas Perhubungan yang saat ini menjabat sebagai Pj Sekda.
Chairin disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Wali Kota Binjai, Drs. Amir Hamzah, isu yang semakin menguat di ruang publik seiring berlangsungnya proses seleksi.
Berdasarkan penelusuran lapangan dan konfirmasi sejumlah sumber birokrasi, dugaan kedekatan itu diyakini memberi pengaruh terhadap dinamika internal Pemko Binjai.
Kondisi ini turut memunculkan pertanyaan besar apakah seleksi ini benar-benar mengedepankan meritokrasi atau sekadar mengukuhkan dominasi lingkaran kekuasaan.
Pengamat kebijakan publik di Sumatera Utara, Hean Hirata, menilai bahwa potensi konflik kepentingan sangatlah mungkin terjadi.
“Ketika peserta memiliki hubungan keluarga dengan kepala daerah, objektivitas seleksi otomatis dipertanyakan publik. Sekda adalah motor penggerak birokrasi, dan jabatan strategis seperti ini harus steril dari kepentingan politik maupun kedekatan personal,” tegasnya. Selasa (9/12/2025).
Hirata menambahkan bahwa praktik nepotisme dalam birokrasi tidak selalu muncul secara terang-terangan.
“Nepotisme bisa hadir dalam bentuk preferensi, tekanan halus, atau kecenderungan memberi ruang lebih besar kepada figur yang berada dalam orbit kekuasaan, pola ini sering terlihat di berbagai daerah,” ujarnya.
Untuk diketahui, para peserta seleksi saat ini akan melalui beberapa tahapan asesmen kompetensi mulai dari uji manajerial, penilaian sosial kultural, penelusuran rekam jejak, hingga wawancara akhir. Tahapan ini dinilai menjadi momen penentu apakah pansel mampu menunjukkan independensinya.
Selanjutnya, tiga nama dengan nilai tertinggi akan diserahkan kepada Wali Kota Binjai untuk dipilih satu calon sebagai Sekda definitif, pada titik inilah publik menilai proses seleksi paling rawan intervensi, mengingat kewenangan final berada di tangan kepala daerah.
Kini, perhatian tertuju pada apakah Pemko Binjai mampu membuktikan bahwa seleksi Sekda terbebas dari kepentingan pribadi, atau justru menjadi preseden baru mengenai kuatnya dominasi lingkaran kekuasaan dalam mengisi jabatan strategis pemerintahan.(dyka.p)
EDITOR : Putra
