Berikan Layanan Prima, BRI Berlakukan Sistem Antrian Pencairan PIP Unit Prapat

oleh

POSMETRO MEDAN  – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Unit Parapat, Kantor Cabang Pematang Siantar, memberikan klarifikasi terkait kendala pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberitakan di beberapa media lokal.

Dalam beberapa pekan terakhir, khususnya pada akhir Juli 2025, terjadi lonjakan kunjungan dari siswa dan orang tua penerima manfaat PIP yang datang secara bersamaan ke BRI Unit Parapat. Jumlah nasabah yang tinggi pada satu waktu menyebabkan antrean cukup panjang.

“Sebagai bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik, kami menerapkan sistem antrean secara bertahap, maksimal 50 antrean per hari, agar proses layanan berjalan lebih tertib dan nasabah tetap nyaman,” ujar Yolando Vallenry, Pgs. Pemimpin Cabang BRI Pematang Siantar.

BRI memastikan seluruh nasabah PIP yang datang akan tetap dilayani sesuai dengan jadwal antrean yang diberikan, termasuk siswa yang datang di luar jam sekolah. Bagi nasabah yang belum mendapatkan layanan di hari yang sama, petugas tetap memberikan nomor antrean untuk hari berikutnya.

BACA JUGA..  Beraksi di Mandalika, Honda Vario 160 Buktikan Performa pada Honda Track Day 2026

Terkait dengan keluhan salah satu nasabah atas nama D. Sinaga, BRI menegaskan bahwa yang bersangkutan tetap diberikan nomor antrean untuk minggu berikutnya, mengingat volume kedatangan nasabah pada hari tersebut sangat tinggi. Selain itu, petugas menyarankan pembuatan kartu debit/ATM agar transaksi ke depan dapat berjalan lebih cepat dan praktis.

BRI memastikan bahwa proses pencairan PIP dilakukan tanpa pungutan biaya tambahan dan sesuai prosedur yang berlaku. Seluruh pelayanan tetap mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BACA JUGA..  Penggerebekan Lokasi Judi, 21 Paket Sabu Disita

“Terkait pembuatan kartu ATM demi kenyamanan Nasabah untuk dalam pengambilan dana sekaligus untuk memudahkan transaksi Nasabah kedepannya.BRI senantiasa menjaga komitmen untuk menyalurkan bantuan sosial pemerintah dengan transparan dan akuntabel. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang tidak sesuai fakta dan tetap mengutamakan komunikasi melalui saluran resmi,” tutup Yolando.

EDITOR : Rahmad