POSMETRO MEDAN — Dua pekan pasca operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara terhadap Nur Erdian, Kasubag Umum Diskominfo Kota Tebingtinggi, publik masih menunggu kejelasan arah penanganan kasus. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memadai terkait perkembangan penyidikan, termasuk dugaan aliran dana dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan karena posisi Nur Erdian yang bukan hanya pejabat eselon IV, tetapi juga diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Kota Tebingtinggi. Ia diamankan bersama seorang pihak dari perusahaan penyedia internet PT. Whiz Digital Berjaya, memunculkan dugaan praktik permainan proyek dan fee yang terstruktur.
Aktivis kepemudaan Tebingtinggi, Aswadi Simatupang, menilai peran Erdian dalam kasus ini terlalu besar untuk ukuran jabatannya. Ia mempertanyakan bagaimana seorang Kasubag, yang secara struktural tidak memiliki kewenangan menentukan pemenang tender, bisa diduga mengatur penyedia hingga menekan dan meminta fee proyek.
“Ini jadi tanda tanya besar. Secara fungsi, dia bukan PPK atau kepala dinas. Tapi perannya seperti bisa menentukan segalanya. Ini tidak mungkin berdiri sendiri,” ujar Aswadi.
Menurutnya, terdapat dua kemungkinan yang menjelaskan situasi tersebut: adanya pelimpahan kewenangan yang tidak semestinya atau adanya pengaruh kekuasaan di belakang layar. Ia cenderung melihat faktor kedua lebih dominan, mengingat status Erdian sebagai kerabat kepala daerah.
Aswadi juga menyoroti dugaan aliran dana sebesar Rp150 juta dan Rp25 juta yang disebut-sebut terkait dalam OTT tersebut. Ia mendesak agar penyidik tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi menelusuri hingga ke aktor intelektual di balik kasus.
“Aktor di belakang Erdian harus dikejar. Kalau melihat konstruksi kasusnya, sangat mungkin kepala daerah juga perlu dimintai keterangan,” tegasnya.
Hingga saat ini, publik menanti langkah tegas dari Polda Sumatera Utara untuk membuka secara transparan perkembangan kasus ini. Apakah kasus ini akan berhenti pada level pejabat teknis, atau berkembang hingga menyeret aktor yang lebih besar, menjadi ujian serius bagi komitmen penegakan hukum di daerah.
Kasus OTT Diskominfo Tebingtinggi bukan sekadar perkara suap proyek, tetapi juga cerminan bagaimana relasi kekuasaan dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan. Masyarakat kini menunggu: akankah hukum benar-benar tajam ke atas, atau kembali tumpul di hadapan kekuasaan?(*)
REPORTER: Peter Munthe
EDITOR: Oki Budiman
