DPRD Batu Bara Gelar Paripurna Pandangan Umum Fraksi 

oleh
Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan Syahril Siahan.(posmetro/raka).

Posmetromedan.com –   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara melaksanakan Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota KUA-PPAS R.APBD TA.2025 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Safi’i dan Wakil Ketua DPRD Safrizal.

Kegiatan berlangsung di Aula Kantor DPRD Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Lima puluh,Senin (15/07).

Turut hadir Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, -Pj.Bupati Batu Bara diwakili Asisten I Rusian Heri, Anggota DPRD, Forkompida,OPD,Camat,Tokoh agama dan Tokoh masyarakat.

BACA JUGA..  Hubungan Bupati-Pimpinan DPRD Jadi Sorotan, Wabup Justru Makin Kompak

Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya dibacakan Syahril Siahan menyampaikan Fraksi Demokrat berpandangan bahwa KUA- PPAS- APBD dan PPAS-APBD ini langkah awal untuk menujuh anggaran keuangan APBD 2025 ini yang akan dibahas pada rapat -rapat selanjutnya,ujarnya.

lanjut Syahril bahwa didalam proses penyusunan anggaran bukan sekedar menaikan dan menurunkan nilai anggaran,Akan tetapi pencapaian-pencapaian selama periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 serta dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama seharusnya menjadi tolak ukur dalam penyusunan KUA-PPAS R.APBD tahun 2025 ini,katanya.

BACA JUGA..  Doa Lintas Agama Warnai Peringatan HUT Bhayangkara ke-80, Wabup Apresiasi Pelayanan Humanis Kapolres Samosir

Syahril berharap pola dalam penyusunan R.APBD dan hendaknya dalam implementasi lebih fokus dan sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam R.APBD tersebut,Sehingga serapan dan realisasi anggaran dapat sebagai mana mestinya,ungkapnya.

Sementara,Fraksi PBB pandangan umumnya dibacakan Sarianto Damanik menuturkan bahwa Fraksi PBB meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara untuk segera merealisasikan berbagai hak-hak PNS/ASN dan honorer Kabupaten Batu Bara dapat bekerja dengan semangat dan roda ekonomi dapat berputar, ,ujarnya.

BACA JUGA..  Bobby Nasution Dorong APKASI Perkuat Otonomi Daerah

masih menurut Sarianto, jika PNS/ASN dan honorer Kab.Batu Bara senantiasa terus mengeluh maka akan dapat menghambat kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara serta dapat menjatuhkan wibawa pemerintah,ungkapnya.

REPORTER : Raka

EDITOR : Rahmad