POSMETRO MEDAN – Selama masa jabatannya Kritikan Pimpinan DPRD Deli Serdang terhadap kepemimpinan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, hubungan antara Pimpinan DPRD Deli Serdang dengan Wakil Bupati (Wabup) Lom Lom Suwondo justru terlihat semakin akrab dan kompak hal itu makin tampak jelas saat digelar Rapat Paripurna istimewa Hari Jadi Kabupaten Deliserdang ke-80 di Gedung Paripurna, Rabu (1/7/2026) kemarin.
Pantauan dilokasi, sidang Paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Deli Serdang Zakky Shahri SH, Wakil Ketua (Waket) DPRD Deli Serdang masing-masing Agustiawan Saragih SH, Kuzu Serasi Tarigan SE dan H. Hamndani S.Sos, MH. Serta dihadiri Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, Wakil Bupati (Wabup) Lom Lom Suwondo dan pejabat lainnya.
Zakky Shahri dalam kesempatannya, di Hari Ulang Tahun (HUT) Deliserdang ke-80 dengan mengajak seluruh pihak untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa. “Serta momentum untuk melakukan evaluasi komitmen kita terhadap kemajuan daerah dan masyarakat Deliserdang yang kita cintai,” katanya.
Usai sidang Paripurna tersebut Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan tampak memilih keluar terlebih dahulu dari gedung Paripurna dengan menumpang Mobil HiAce. Sementara Wabup Lom Lom Suwondo lebih asik berfoto bersama dengan Pimpinan DPRD Deli Serdang serta Sultan Serdang Drs Tengku Akhmad Thala’a (Ameck).
Dalam catatan wartawan, kritikan Pimpinan DPRD Deli Serdang terhadap Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan, diawali Sidang Paripurna DPRD Deli Serdang yang mengagendakan dua rapat, dihujani interupsi, Senin (23/6/2025) yang berujung Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih SH (PDI-P) melakukan aksi walk out (keluar) dan sidang diambil alih sejumlah anggota DPRD Deli Serdang.
Wakil Ketua DPRD Agustiawan Saragih saat itu memberikan penjelasan bahwa dirinya juga ingin pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 secepatnya, namun mekanisme yang ada harus dilalui agar tidak melanggar Tata Tertib (Tatib) DPRD Deli Serdang.
“Keinginan bapak, ibu dan saya sama. Tapi kita kan punya aturan yang tertuang didalam Tatib, RPJMD sudah termasuk satu program yang menjadi prioritas kitakan, saya selaku koordinator Baleg. Inikan sudah saya tindak lanjuti sampai pembahasan sudah terjadwal dengan Banmus dan pengesahannya di bulan 8,” katanya.
Agustiawan yang sudah menjelaskan, mekanisme tersebut masih terus didesak atau ‘dipaksa’ sejumlah dewan untuk melakukan pembahasan LKPD dan KUA-PPAS di Paripurna yang jadwalnya. Sehingga setelah diketoknya palu penjelasan Bupati Deliserdang tentang RPJMD dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil kinerja seluruh AKD dan penyusunan program kerja DPRD tahun 2026 selesai, Agustiawan memilih walk out dengan disusul sejumlah dewan.
Aksi walk out Agustiawan ini mengundang reaksi hingga nyaris ricuh bahkan salah satu Anggota DPRD Deliserdang Dedi Syaputra sampai mendorong-dorong Agustiawan.
Bupati Deliserdang Ludin saat kericuhan terjadi sempat menyampaikan bahasa yang diduga provokatif. Dia terkesan mendukung ‘pemaksaan’ jadwal pembahasan LKPD dan KUA-PPAS P-APBD saat paripurna.
Diatas mimbar sidang paripurna yang tempat itu sakral dan terhormat dimana bila ingin memakai atau menggunakan tempat itu dengan terlebih dahulu arahan dari Pimpinan DPRD.
“Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan anggota DPRD Deliserdang yang betul-betul berjuang untuk masyarakat Deliserdang. Inilah yang saya maksudkan satu perubahan besar yang harus kita laksanakan di Kabupaten Deliserdang. Perubahan-perubahan yang mendasar dan mendukung kepada seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Deliserdang. Terus lah berjuang untuk rakyat kita,” kata Bupati Ludin.
Hubungan Bupati dan Pimpinan DPRD Deliserdang semakin ‘memanas’, saat Pemkab Deliserdang menyegel gedung sekolah yang digunakan siswa Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTS) Al-Washliyah di Petumbukan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang yang berujung di hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru 2025/2026, Senin (14/7/2025) pagi, ratusan siswa terlantar.
Sekitar pukul 11.40 WIB, Pimpinan DPRD Deliserdang Ketua DPRD, Zakky Shahri dan Wakil Ketua Hamdani Syahputra datang kelokasi. Begitu keluar dari mobil keduanya langsung mengarah ke depan pintu gerbang sekolah. Disana ia langsung berdialog dengan tiga orang personil Satpol PP yang melakukan penjagaan.
“Ini kenapa digembok?” tanya Zakky. “Disuruh Pemkab,” jawab salah satu Satpol PP.
“Ya, yang punya Pemkab gedung, tanahnya punya Al Washliyah. Sudah buka pintunya,” kata Zakky.
Tidak banyak komentar Satpol PP pun saat itu langsung membuka pintu. Begitu pintu gerbang besi digeser para siswa siswi dan guru pun langsung berteriak kegirangan. Mereka bersorak-sorak begitu diperbolehkan untuk masuk ke dalam areal sekolah.
Lalu kehadiran Zakky-Hamdani direspon Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan disalah satu media yang menyebut Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri melakukan provokasi soal siswa Al-Washliyah yang tidak dapat masuk ke gedung sekolah usai dilakukan penyegelan. Zakky Shahri pun merespons santai pernyataan dari Bupati itu.
“Bupati orang baik, mungkin masukan salah aja dari bawahannya,” kata Zakky.
Zakky kemudian menilai sikap Pemkab Deliserdang menangani polemik sekolah ini tidak tepat. Zakky mengingatkan Bupati bahwa siswa Al-Washliyah juga warga Deliserdang yang juga harus diperhatikan.
“Kalau niatnya baik, tinggal atur saja waktu belajar antara SMPN 2 dan anak siswa Al-Washliyah. Jangan malah digembok,” ujarnya.
Ketua DPC Gerindra Deliserdang ini lalu mengkritik pernyataan Bupati Deliserdang yang menyebut siswa SMPN 2 Galang adalah anak-anaknya. Zakky mengingatkan, siswa dari Al-Washliyah juga warga Deliserdang yang harus diperhatikan Bupati Asri Ludin.
“Kan katanya mikir siswa SMP 2 juga, siswa Al-Washliyah juga anak beliau karena warga Deliserdang. Jangan dikotak-kotak hanya anak SMP 2 saja dibilang anak-anaknya,” sebut Zakky.
Polemik Sekolah ini karena gedung sekolah milik Pemkab Deliserdang berdiri di atas tanah milik Al-Washliyah. Pemerintah Deliserdang sebelum dipimpin Bupati Asri Ludin Tambunan tepatnya di masa kepemimpinannya PJ Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman memberikan gedung itu untuk dipakai Al-Washliyah.
Namun, di era Asri Ludin, gedung itu diambil kembali sehingga menimbulkan persoalan karena ada siswa dari sekolah Al-Washliyah yang menggunakan gedung menjadi tempat belajar mengajar.
Persoalan ini berakhir dengan turun tangannya Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dengan memutuskan pihak Pemkab Deliserdang menghibahkan gedung tersebut kepada Al Washliyah, sementara Pemkab Deliserdang mencari lahan untuk dibangun kembali sekolah SMPN 2 dan pembangunan gedungnya dibiayai Pemrovsu.
Waket DPRD Deliserdang Hamdani juga melontarkan kritikan tajam terhadap kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan dengan menyebut kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan diingatkan bila tidak dapat mensejahterakan maka jangan menyengsarakan rakyat.
Hal itu diungkapkan saat menerima warga Jalan Tirtadeli Dusun I Desa Tanjung Garbus, di Kantor DPRD Deliserdang yang rumahnya saat itu hendak digusur dengan alasan tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Walaupun DPRD Deliserdang telah mengeluarkan surat rekomendasi agar tidak terjadi pengusuran, Pemkab Deliserdang tetap melakukan. Karenanya Zakky Shahri sebagai Ketua DPRD Deliserdang kembali melontarkan kritikan bahkan mengingatkan Bupati dengan DPRD merupakan kemitraan sejajar, bukan atasan dan bawahan.
“Bupati dan DPRD merupakan satu kesatuan Pemerintahan Daerah. Rekomendasi DPRD itu hasil pengawasan sebagai mitra, bukan intervensi,” kata Zakky Shahri.
Terbaru Waket DPRD Deliserdang Kuzu Serasi Tarigan mengkritisi, kebijakan Pemkab Deliserdang dibawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan yang mengeluarkan surat meminta dukungan perusahaan berupa lucky draw dalam rangka peringatan HUT Kabupaten Deliserdang ke-80.
Kuzu menyebut, permintaan lucky draw yang dilakukan Pemkab Deliserdang melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu memalukan, kegiatan-kegiatan pemborosan juga melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto yang telah mengatur efisiensi anggaran belanja negara melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan dugaan terjadi Pungutan liar (Pungli).
“Tapi sesuai arahan Presiden efisiensi, ngapain dilakukan semeriah. Kalau tidak sanggup ya sudah lah seadanya. Ini malah membebankan ke perusahaan, ya model-model pejabat seperti inilah membuat investor lari ke luar negeri. Banyak sekarang perusahaan lari ke luar negeri karena banyak pungli di Indonesia,” kata Kuzu. (Wan)
