Posmetromedan.com – Demonstran Komunitas Tapteng Baru desak Kejaksaan Negeri Sibolga, menetapkan tersangka dugaan korupsi pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Jaspel Nakes) di Dinas Kesehatan dan Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin (8/1/2024). Pada aksi itu, massa membawa keranda mayat simbol matinya penegakan hukum.
Orator aksi, Dennis Simalango menegaskan, keranda mayat itu menjadi simbol matinya penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Terungkapnya kasus pemotongan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Jaspel Nakes) di Dinas Kesehatan Tapteng, telah merugikan masyarakat dan tenaga kesehatan.
“Maka itu, kami menuntut Kejari Sibolga segera mengusut tuntas kasus-kasus dugaan korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah.Kami minta Kejari Sibolga melakukan penegakan hukum dan segera menetapkan tersangka, menangkap dan menahan terduga pelaku dalam kasus dugaan korupsi tersebut,”ucap Dennis.
Kasus dugaan penyelewengan dana BOK dan Jaspel Nakes tersebut sudah menjadi konsumsi publik dan viral. Untuk itu, Kejari Sibolga diminta tidak tebang pilih dalam pengungkapan kasus tersebut.
Massa Komunitas Tapteng Baru juga meminta Kejari Sibolga mengusut tuntas laporan masyarakat atas dugaan penyelewengan dana desa yang sampai saat ini terbengkalai.
“Sebagai mitra kritis pemerintah, kami sangat menanti kinerja Kejari Sibolga untuk mengungkap dan menyelesaikan semua permasalahan dana desa yang ada di Tapteng,” katanya.
Massa kemudian meminta Kejari Sibolga memberi jawaban kepada publik, terkait adanya dugaan oknum di kejaksaan yang menerima aliran dana BOK, sehingga tidak menjadi informasi negatif di masyarakat.
Timbul Panggabean, orator lainnya mengatakan, aksi tersebut menandakan masih ada warga yang waras dan tidak setuju tindakan koruptif di Tapteng.
“Kami sayang dan cinta dengan Kejari Sibolga. Kami pengin Kejaksaan Negeri Sibolga membersihkan diri terkait dugaan aliran dana kepada kejaksaan. Kalau itu betul, tindak oknumnya. Karena kami yakin itu oknum, bukan institusi,” kata Timbul.
Tetapi kalau itu tidak betul dan hanya tudingan, kejaksaan harus membersihkan diri. Laporkan mereka yang memberikan pengakuan itu. Karena itu sangat mencoreng nama baik institusi.
Sebagai warga Negara, masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan itu.
“Kami bukan benci kejaksaan, kami datang memberi pesan, jangan sampai penegakan hukum rest in peace, jangan sampai mati. Kalau ini mati, kita celaka,”sebut Timbul.
Orator aksi lainnya, Rudolf Siagian menegaskan, kedatangan massa mendesak Kejari Sibolga segera menahan para oknum yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pemotongan dana BOK dan Jaspel Nakes di Dinas Kesehatan Tapteng.
“Berilah kepercayaan kepada masyarakat. Lakukan penahanan apabila sudah cukup bukti. Semua masyarakat tahu bahwa dana BOK dan Jaspel Nakes itu gila-gilaan korupsinya,” kata Rudolf.
Dia menegaskan, kalau Kejari Sibolga tidak mampu, mereka akan minta atensi Kejaksaan Agung dan KPK RI untuk menanganinya.
“Tetapi kami masih yakin dan percaya, Kejari Sibolga masih mampu melakukan itu. Namun ada sedikit keraguan kami, ada rumor bahwa pada 28 Desember 2023, Kajati Sumut bertemu dengan mantan pejabat Tapteng di salah satu hotel di Sibolga,” katanya.
Pada kesempatan itu, Kasi Intelijen Kejari Sibolga, Mohamad Junio Ramandre, mengaku bangga bahwa masyarakat sangat sayang dan cinta kejaksaan dengan menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Mohamad Junio Ramandre menampik rumor pertemuan antara Kajati Sumut, Idianto dengan mantan pejabat Tapteng pada tanggal 28 Desember 2023 tersebut.
Dia menjelaskan, kedatangan Kajati Sumut, Idianto ke Kejari Sibolga, selain untuk menjaga suasana kondusif, juga melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) ke Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).
“Perlu saya jelaskan, terkait rumor pertemuan itu tidak benar. Pukul 08.00 pagi, saya ada di situ (hotel). Saya antar Pak Kajati sampai ke perbatasan Tapsel. Malamnya, saya jemput di perbatasan dan saya antar lagi ke hotel. Setelah makan malam, beliau langsung istirahat. Saya pastikan, selama saya di situ, itu (rumor pertemuan) tidak ada,” kata Junio.
Junio menjelaskan, terkait kasus BOK dan Jaspel Nakes yang sedang bergulir dan viral, pasti menjadi atensi Kejagung RI. Hal itu dibuktikan dengan turunnya Tim Was Kejagung.
“Bukan Jamwas yang turun, tapi Tim Was. Dari pemberitaan, Kajati membawa Jamwas ke sini. Kalau Jamwas itu menuju kepada jabatan seseorang, sementara yang turun itu Tim Pengawas dari Kejagung RI,” katanya.
Junio mengatakan, perkara BOK dan Jaspel sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatra utara. Kejaksaan bukan tidak percaya dengan apa yang sudah dilakukan Pj Bupati dan Inspektorat Tapteng.
Tapi hukum di Indonesia itu ada prosesnya, ada pemeriksaan, ada klarifikasi yang harus didengarkan pada orang terkait, dan hal itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh Kejati Sumut, bukan Kejari Sibolga.
“Saya atas nama Kejari Sibolga mohon kepada kita semua untuk bersabar. Proses sedang berlangsung, silakan diawasi. Bahwa perkara BOK dan Jaspel sedang ditangani di Kejatisu,” katanya.
Dia menjelaskan, sebelum tahun baru 2024, sudah ada pemeriksaan awal, dan beberapa hari lalu sudah ada pemeriksaan lanjutan.
“Betul, ada Tim Kejati Sumut yang melakukan pemeriksaan awal di sini. Karena mengetahui viralnya berita ini, langsung gerak cepat untuk mengetahui apa yang terjadi di sini, pemeriksaan lanjutan dilakukan di Kejatisu. Saya kurang tahu pasti, tetapi informasinya sekitar 7 hingga 8 Kepala Puskesmas di Tapteng telah menjalani pemeriksaan lanjutan,” katanya.
Aksi demo itu mendapat pengawalan super ketat aparat keamanan dari Polres Sibolga dan sejumlah personel TNI. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah berdialog dengan pihak Kejari Sibolga. (*)
Reporter: Aris Barasa
Editor: Maranatha Tobing
