POSMETROMEDAN.com – Fraksi Partai Golkar DPRD Tapanuli Selatan sangat menyesalkan banyaknya program pembangunan di APBD dan P-APBD tahun anggaran 2022 yang gagal diwujudnyatakan mengakibatkan serapan anggaran APBD tidak maksimal dan diperkirakan hanya terserap sekitar 85 %,. Sehingga terjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun 2022 yang diperkirakan sekitar Rp300 Milyar.
Akibatnya, program pembangunan tidak terlaksana dengan baik, dan berdampak buruk terhadap progres peningkatan kesejahteraan rakyat. Kalau terjadi SiLPA yang besar, berarti ada dana yang menganggur (idle) dan tidak ada yang diuntungkan dengan itu, malah akan merugikan rakyat.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel berharap, hal seperti ini tidak terulang lagi di tahun 2023. Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Assaf Dongoran harus fokus dalam menjalankan program pembangunan yang telah ditetapkan di APBD,” ujar Andesmar Siregar Ketua FPG DPRD Tapsel, pada penyampaian Harapan Tahun 2023 untuk kemajuan Tapsel, Senin (9/1/2023).
Indeks Pembangunan Manusia dan Gini Ratio
Disampaikan, FPG Tapsel mengaku ikhlas menerima peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapsel tahun 2022, sebesar 70,92 poin. Dimana, untuk tingkat Provinsi Sumatera Utara bergeser posisinya dari peringkat 21 ke 22, dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
“Posisi kita digeser oleh Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan IPM 70,93 poin yang selama lima tahun terakhir selalu berada di bawah Tapsel. Kami yakin jika tadinya kegiatan pembangunan yang terprogram di APBD dan P-APBD 2022 mampu diserap dengan baik, maka capaian dan peringkat IPM Tapsel juga akan lebih baik. Posisi Tapsel minimal bertahan di peringkat 21 dan tidak tergeser Paluta,” terangnya.
Demikian juga halnya dengan Gini Ratio (tingkat ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat), FPG juga mengapresiasi angka penurunannya. Walaupan, faktanya tahun 2020 dengan skor 0,202 masih lebih baik dari tahun 2022 dengan skor gini ratio 0,209.
“Tentu penurunannya masih dimungkinkan lebih baik, bilamana program ditahun 2022 dilaksanakan dengan baik,” ucap Wakil Rakyat dari Marancar ini.
Dana Insentif Daerah
Bicara tentang Dana Insentip Daerah (DID), FPG juga mengaku kembali mengikhlaskan, jika pada tahun 2023 ini, Kabupaten Tapsel tidak menerimanya. Tentu, merupakan sejarah pertama kalinya, selama delapan tahun terakhir.
“Memang, DID itu tidak hanya dimaksudkan untuk penambahan pendapatan daerah saja, apalagi Tapsel kapasitas fiskalnya relatif memadai. Tetapi perolehan DID itu merupakan sebuah momentum evaluasi diri bagi daerah, atas hasil penilaian yang diberikan lembaga pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), BPK dan Kementerian lainnya,” sebutnya sambil menjelaskan, DID adalah Dana Transfer Umum dari pemerintah pusat. Diberikan sebagai bentuk reward atau penghargaan kepada daerah yang pencapaian tata kelola keuangan, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan rakyatnya semakin membaik.
Namun demikian sambungnya, masih terbuka peluang bagi Tapsel, dalam memperoleh DID/Insentif Fiskal, untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan di tahun 2023 ini. Fraksi Partai Golkar berharap agar, Bupati dan Wakil Bupati lebih serius dan mengoptimalkan semua potensi sehingga bisa memperolehnya.
“Tahun 2023 DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan sebesar Rp 4 Trilyun dari total DID/Insentif fiskal sebesar Rp 8 Trilyun sesuai Perpres 130 tahun 2022. DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pernah diperoleh Pemko Medan tahun 2022 sebesasar Rp11,5 lebih, meskipun ditahun tersebut Pemko Medan tidak memperoleh DID Reguler dan program DID/Insentif fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan seperti ini baru dimulai tahun 2021,” bebernya.
Banyak Kadis Mundur
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel juga mengaku, sangat menyayangkan selama kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran, banyak penjabat yang mengundurkan diri. Yakni mundurnya Kadis Tenaga Kerja, Kadis Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan dan Plt. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Di tahun 2023 dan ke depannya, kejadian yang dapat menimbulkan kesan kurang baik bagi, kepemimpinan Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran ini, tidak terulang lagi. Karena, hal seperti itu tidak lazim dalam kepemimpinan daerah. Roda pemerintahan diharap berjalan dengan baik dan terbangun suasana harmoni tanpa ada yang merasa terdzolimi maupun tersakiti.
“Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel juga berharap pada tahun 2023 ini Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran kompak berkolaborasi dengan semua stakeholders. Segera isi jabatan-jabatan kosong sesuai kapasitas, kapabilitas dan kompentensi aparatur yang akan ditempatkan untuk mengisinya. Bukan dengan pendekatan kekerabatan atau pendekatan tertentu lainnya,” harapnya.
Program Non APBD
Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel juga meminta dan mendorong, Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran lebih rajin menjumpai dan mengupayakan program pembangunan dari Pemprov Sumut dan Pemerintah Pusat, bisa didaratkan ke Tapsel, sebagaimana dilakukan kepemimpin sebelumnya selama ini.
“Untuk akselerasi Pembangunan, buktikan keseriusan membangun Tapsel dengan berbagai program diluar APBD. Artinya, Pemkab Tapsel harus mengejar dan menghadirkan program tugas perbantuan/dekonstrasi dari provinsi dan pusat. Penilaian kami sepanjang tahun 2022, program pembangunan diluar APBD itu relatif sangat minim,” ungkapnya.
Revisi RPJMD
Fraksi Partai Golkar menyarankan kepempimpian Bupati Dolly Pasaribu dan Wakil Bupati Rasyid Dongoran agar merevisi target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tapsel tahun 2021-2026.
Saat ini Pandemi Covid sudah melandai dan PPKM sudah dicabut, sedangkan RPJMD Tapsel 2021-2026 disusun disaat puncak Pandemi Covid-19 yang ketika itu diprediksi akan berlangsung bertahun-tahun, karenanya rencana capaian target program dirancang sangat rendah seperti IPM 70,12 sampai 71,95 (dirancang rata-rata tumbuh 0,37 poin) sedangkan RPJMD 2016 – 2020 sebesar 67,89 sampai 69,74 (dirancang rata-rata tumbuh 0,46 poin, tetapi realisasinya 67,89 sampai 70,12 tumbuh rata-rata 0,56 poin). Demikian juga penurunan kemiskinan RPJMD 2021-2026 dari 8,47 sampai 8,34 % (dirancang turun sangat rendah yakni 0,03 % pertahunnya, sedangkan RPJMD 2016-2020 realisasi rata-rata turun pertahunnya 0,67 %.
“Saat tahun 2023 inilah waktu yang tepat melakukan revisi RPJMD 2021-2026 sebagaimana dimungkinkan ketentuan yang berlaku,” ucapnya. Kemampuan Keuangan Daerah Membaik
Saat ini kondisi keuangan negara sudah membaik. Seperti tahun 2021, realisasi pendapatan negara mencapai 114,9 persen dan tahun 2022 sebesar 115,9 persen.
Sehingga kondisi keuangan yang membaik ini berimplikasi, terhadap pendapatan daerah dari realisasi pembayaran dana bagi hasil pemerintah pusat ke daerah. Misalnya royalti dan pajak lainnya dibayarkan ke daerah dan membuat penerimaan keuangan daerah bertambah signifikan.
Covid sudah melandai dan pendapatan negara sudah dua tahun berturut-turut melebihi target. Sehingga pemerintah atasan merealisasi kurang bayar DBH di tahun-tahun sebelumnya kepada daerah. Jumlahnya cukup memadai dan berimplikasi terhadap kemampuan keuangan daerah yang semakin meningkat dengan bertambahnya penerimaan Tapsel yang dituangkan dalam APBD.
“Oleh karena itu pada P.APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 mendatang, diharapkan program yang disusun lebih memenuhi unsur keadilan dan pemerataan apalagi untuk daerah-daerah yang jauh dari pusat Ibu Kota Sipirok, utamanya pembangunan infrastruktur yang belum tertuntaskan, tanpa mengabaikan program upaya lainnya dalam peningkatan kesejahteraan rakyat. Program ini sangat mungkin dilakukan, karena alokasi APBD yang diperuntukkan untuk kelengkapan pembangunan perkantoran Bupati tidak membutuhkan anggaran yang besar lagi, dengan selesainya gedung kantor terakhir yang dibutuhkan sebanyak 3 unit ditahun 2022 yang lalu, sehingga alokasi anggaran ke 15 kecamatan dapat ditingkatkan,” sebutnya.
Diungkapkan, catatan tahun 2022 dan harapan tahun 2023 ini disampaikan, sebagai perwujudan Tupoksi Fraksi Partai Golkar selaku perpanjangan Partai Golkar di lembaga legislatif/DPRD, yang juga salah satu pengusung utama pasangan Doly-Rasyid di Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu sekaligus sebagai pertanggungjawaban FPG kepada rakyat.
“Kami Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, mendukung setiap langkah-langkah Bupati dan Wakil Bupati, untuk mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat,” pungkas Andesmar mengakhiri konprensi pers tersebut.
Turut hadir konpers itu Ketua Golkar Tapsel Rahmat Nasution dan R. Boysandy Matua Pane Sekretaris Golkar Tapsel serta Anggota DPRD FPG lainnya Zulkarnaen Dalimunthe, Derliana Siregar dan Ali Adanan Nasution. (*)
Reporter: Amran Pohan
Editor: Maranatha Tobing
