Mangkrak 4 Tahun, Dana Pembebasan Lahan Jembatan Pedesi-Ngkeran Mencurigakan

oleh -1.066 views
Jembatan Pedesi-Ngkeran yang pengerjaannya sudah mangkrak selama 4 tahun hingga saat ini belum tuntas (kiri) dan, peta pengadaan lahan pembangunan jembatan yang diduga kuat menjadi lahan ajang korupsi oknum-oknum pejabat di Kabupaten Aceh Tenggara. (Ist/posmetro)

EPAPER

POSMETROMEDAN.com – Dana pembebasan lahan jembatan Pedesi-Ngkeran menuai kecurigaan. Aparat Penegak Hukum (APH) didesak mengusut tuntas tahapan proses pembangunan jembatan yang diduga menjadi lahan korupsi oknum-oknum tertentu di Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

Pengamat Kebijakan Publik, Nasrul Zaman mengatakan lambannya pengerjaan jembatan yang menghubungkan Desa Ngkeran Kecamatan Lawe Alas dengan Desa Pedesi di Kecamatan Bambel menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab pembangunan sebuah jembatan yang dikerjakan selama beberapa tahun (multiyear) berpotensi menjadi ajang bancakan (korupsi, red) bagi sejumlah oknum yang terlibat dalam proses pembangunan.

“Selain soal daya tahan jembatan, pengerjaan sebuah jembatan menggunakan anggaran multiyear justru mengundang kecurigaan besar. Banyak ruang bagi sejumlah oknum untuk bermain anggaran,” kata Nasrul Zaman pria kelahiran Aceh Tenggara yang juga akademisi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh ini.

Beberapa hal yang patut diduga berpotensi dikorupsi, menurut Nasrul Zaman adalah dana bagi pembebasan lahan masyarakat yang menjadi lokasi pembangunan jembatan. Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat lahan seluas 6.216 meter per segi yang telah dibayarkan ganti ruginya sekitar tahun 2014 hingga 2016 silam. Padahal kalau dilihat, sketsa lahan yang telah dibebaskan sangat tidak logis bagi pembangunan jembatan Pedesi-Ngkeran.

BACA JUGA..  DPD BAPERA Deliserdang Berbagi Berkah Ramadhan, Kiki Sembiring: Kita Harus Peduli

“Luas lahan di Desa Pedesi, Bambel yang perlu diganti rugi idealnya hanya seluas 15 x 50M atau 750 M2. Tapi kok di data yang kita baca, lahan yang dibebaskan malah mencapai 6.216 M2. Sisa lahan seluas 5.466 M2 lainnya untuk apa,” ungkap Nasrul Zaman dengan nada heran ketika dihubungi wartawan.

Berdasarkan data milik Nasrul Zaman, luas lahan 6.216 meter per segi mengacu kepada perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diterbitkan 29 Januari 2014, taksiran nilai ganti rugi atas lahan seluas 6.216 meter per segi mencapai Rp 550 juta lebih. Dengan perhitungan nilai pasar Rp 88 ribu per meter per segi.

Resume penilaian aset Pemkab Aceh Tenggara, terkait nilai harga tanah dalam pengadaan lahan pembangunan jembatan Pedesi-Ngkeran. (Ist/posmetro)

➡️ Belum Ada Ganti Rugi

Berdasarkan penelusuran wartawan ke Desa Pedesi Kecamatan Bambel, warga pemilik lahan yang saat ini telah didirikan oprit, Dahlan mengaku belum menerima ganti rugi apapun. Meski di lahan miliknya telah berdiri oprit jembatan. Luas lahan milik Dahlan yang akan diganti rugi mencapai 15 x 90 meter.

BACA JUGA..  Pekerja di Tanah Karo Masih Minim Terdaftar di BPJS Ketenaga Kerjaan

“Belum, belum ada ganti rugi apapun. Dulu katanya mau dibayar ganti rugi tapi kenyataan sampai sekarang belum ada. Padahal itu opritnya sudah berdiri,” kata Dahlan menunjuk oprit jembatan yang telah ditumbuhi semak belukar di lahan miliknya.

Menurut Dahlan, ketika kabar proses pembayaran ganti rugi terdapat oknum PNS Pemda Aceh Tenggara yang mencoba menawar lahan miliknya. Namun waktu itu, keluarganya menolak berhubungan melalui oknum tersebut. Semenjak itu, cerita pembayaran pembebasan lahan tak pernah lagi terdengar. Meski lahan milik keluarga oknum PNS tersebut diketahui telah menerima ganti rugi dari pemerintah.

➡️ Mangkrak 4 Tahun

Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan jembatan tersebut dimulai sejak tahun 2016 lalu. Anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp17,5 miliar dan tender proyek dimenangkan oleh PT NKN.

“Setahu saya pembangunan jembatan ini sudah lebih empat tahun tapi sampai sekarang belum selesai. Kami sangat berharap jembatan ini segera bisa digunakan karena sangat bermanfaat bagi kami untuk sampai ke kota Kutacane, waktu tempuh jadi lebih cepat,” kata Hendra, seorang warga setempat, yang ditemui di atas jembatan yang belum selesai itu.

BACA JUGA..  Patungan, Raider 100 Beri Sumbangan Ramadhan Tuk Yatim Piatu

Apabila jembatan teraebut rampung, akan memudahkan mobilitas warga dari berbagai desa dan kecamatan menuju Kota Kutacane. Seperti akses masyarakat Kecamatan Lawe Alas, Tanoh Alas, dan Babul Rahmah dapat lebih mudah menuju ibukota Aceh Tenggara untuk berbagai aktivitas. Selama ini, masyarakat hanya memiliki dua akses yakni melalui Pantai Dona dan Mbarung. Sehingga waktu tempuh yang dibutuhkan menuju kota lebih lama.

Sementara itu, berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, pembangunan jembatan telah hampir rampung setengah. Khususnya fisik jembatan dari arah Ngkeran, Kecamatan Lawe Alas. Sedangkan setengah fisik jembatan dari arah Desa Pedesi Kecamatan Bambel hingga kini belum tampak pengerjaan fisik jembatan. Walau oprit jembatan telah dibangun sebagiannya. (tob)

EPAPER