KPK Tahan Bupati Labura, Ditetapkan Sebagai Tersangka Mafia Anggaran

oleh -118 views
DIGIRING: Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus ditahan KPK terkait kasus mafia anggaran.(IST/POSMETRO MEDAN)

POSMETROMEDAN.com – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura), Kharuddin Syah Sitorus (KSS) alias Buyung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan langsung dilakukan penahanan.

“Untuk kepentingan penyidikan, pada hari ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 45 orang saksi dan juga kepada para tersangka, penyidik akan melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan 29 November 2020,” kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar kepada wartawan, Selasa (10/11/2020).

Kharuddin ditahan di rumah tahanan (rutan) Polres Jakarta Pusat. Selain Kharuddin, KPK menetapkan mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP Puji Suhartono (PJH). “Tersangka PJH di Rutan Polres Jakarta Timur,” ujar Lili.

Seperti diketahui, nama Bupati Labuhanbatu Utara Kharuddin Syah Sitorus disebut dalam dakwaan Yaya Purnomo. Dalam dakwaan itu, Kharuddin disebut memberikan gratifikasi senilai Rp 400 juta dan SGD 290 ribu kepada Yaya Purnomo terkait DAK Labuhanbatu Utara 2018.

Yaya Purnomo yang merupakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 1 bulan kurungan. Yaya terbukti bersalah berkongkalikong dengan mantan anggota DPR Amin Santono agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018.

Selain itu, Yaya terbukti menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp 6,5 miliar, USD 53 ribu, dan SGD 325 ribu, yang tidak berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya. Penerimaan itu berkaitan dengan jasa Yaya yang menjanjikan delapan daerah mendapatkan alokasi anggaran di DAK dan DID APBN tahun 2018.

BACA JUGA..  Pemko Siap Dukung Pelaksanaan Pilkada Serentak dengan Prokes

Delapan daerah itu adalah Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kota Balikpapan, Kabupaten Karimun, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tabanan.

KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Hingga kini sudah ada sejumlah pihak yang dijerat sebagai tersangka dan bahkan juga sudah divonis bersalah, salah satunya eks anggota DPR Sukiman.

Kembali ke kasus yang menjerat Bupati Labura, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membeberkan, pada 10 April 2017 Pemkab Labuhanbatu Utara mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tahun anggaran 2018 melalui program e-Planning. Total permohonan DAK sebesar Rp 504.734.540.000.

Kemudian Kharuddin menugaskan Agusman Sinaga selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Pemkab Labuhanbatu Utara untuk menemui Yaya Purnomo dan Rifa Surya di Jakarta. Agusman ditugaskan membahas potensi anggaran pada Kabupaten Labuhanbatu Utara dan meminta bantuan untuk pengurusannya.

“Atas permintaan tersebut, Yaya Purnomo dan Rifa Surya bersedia membantu serta menyampaikan adanya fee yang harus disediakan sebesar 2 persen dari dana yang diterima,” kata Lili kepada wartawan, Selasa (10/11/2020).

BACA JUGA..  Edhy Prabowo, Menteri Ketiga Tersandung KPK

Lili menyebut, sekitar Mei 2017, Yaya Purnomo dan Rifa Surya bertemu dengan Agusman Sinaga di Hotel Aryaduta, Jakarta. Pertemuan itu, kata Lili, untuk menanyakan perkembangan dari pengajuan DAK tahun anggaran 2018 serta potensi DAK yang dapat diperoleh.

“Selanjutnya, bulan Juli 2017, bertempat di sebuah hotel di Jakarta, Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pertemuan dengan Agusman Sinaga dan memberitahukan pagu indikatif DAK Labuhanbatu Utara sebesar Rp 75,2 miliar,” ujar Lili.

Kemudian, lanjut Lili, Juli atau Agustus 2017, setelah adanya kepastian perolehan DAK tahun anggaran 2018 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Yaya Purnomo dan Rifa Surya melakukan pertemuan dengan Agusman Sinaga di sebuah hotel di Cikini. Dalam pertemuan itu, Yaya dan Rifa diduga menerima uang dari Kharuddin melalui Agusman sebesar SGD 80 ribu.

“Setelah Kementerian Keuangan RI mengumumkan Kota Labuhanbatu Utara memperoleh anggaran DAK tahun anggaran 2018, Kharuddin melalui Agusman Sinaga kembali memberikan uang sebesar SGD 120 ribu kepada Yaya Purnomo dan Rifa Surya,” katanya.

Lebih jauh, sekitar Januari 2018, Rifa memberitahukan bahwa anggaran DAK tahun anggaran 2018 untuk Pembangunan RSUD Aek Kanopan sebesar Rp 30 miliar belum dapat diinput dalam sistem Kementerian Keuangan, sehingga tidak dapat dicairkan.

BACA JUGA..  Menteri Edhy Prabowo Pecatan TNI

Atas informasi itu, Yaya menghubungi Agusman untuk memberitahukan permasalahan itu serta meminta agar Agusman menyelesaikannya dengan kembali memberikan fee sebesar Rp 400 juta. “Atas permintaan fee tersebut kemudian Agusman Sinaga melaporkan kepada KSS dan disetujui,” katanya.

Selanjutnya, April 2018, Yaya dan Rifa kembali bertemu dengan Agusman di Jakarta. Dalam pertemuan itu diduga dilakukan pemberian uang dari Kharuddin melalui Agusman sebesar SGD 90 ribu secara tunai dan mentransfer dana sebesar Rp 100 juta ke rekening atas nama tersangka Puji Suhartono (PJH).

“Dugaan penerimaan uang oleh tersangka PJH tersebut terkait pengurusan DAK pada APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara,” pungkas Lili.

Seperti diketahui, Kharuddin telah ditetapkan sebagai tersangka di kasus mafia anggaran. Dia merupakan tersangka baru dalam kasus mafia anggaran ini.

Atas perbuatannya, Kharuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(bbs/ras)