POSMETRO MEDAN – Kasus korupsi belanja bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan operasional persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi tahun 2024 senilai Rp863 juta memasuki babak tuntutan.
Tiga terdakwa dalam perkara tersebut dituntut hukuman penjara berbeda, mulai enam tahun enam bulan hingga tujuh tahun enam bulan.
Tuntutan paling berat dijatuhkan kepada mantan Kepala DLH Tebing Tinggi, Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, yakni tujuh tahun enam bulan penjara.
Sementara mantan Bendahara Pengeluaran, Meifiansyah, dituntut tujuh tahun penjara, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Zul Hadin, dituntut enam tahun enam bulan penjara.
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Theo Pasaribu, dalam persidangan di Ruang Cakra 7 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026).
Tak hanya pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda masing-masing Rp250 juta.
Apabila tidak dibayar setelah putusan berkekuatan hukum tetap, denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari sesuai tuntutan jaksa.
Jaksa juga membebankan uang pengganti kerugian keuangan negara dengan nominal berbeda.
Hasbie dituntut membayar Rp563 juta subsider empat tahun penjara, Meifiansyah Rp200 juta subsider tiga tahun enam bulan, sedangkan Zul Hadin Rp100 juta subsider tiga tahun tiga bulan penjara.
Dalam pertimbangannya, JPU menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 603 KUHP juncto Pasal 20 huruf c KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana serta ketentuan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa menyebut sejumlah hal memberatkan, di antaranya perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Hasbie dan Zul Hadin juga dinilai berbelit-belit serta tidak berterus terang selama persidangan.
Sementara Meifiansyah dinilai telah menikmati hasil kejahatan tersebut.
Adapun hal meringankan, ketiganya belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.
Khusus Meifiansyah, jaksa turut mempertimbangkan sikapnya yang berterus terang di persidangan.
Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Deny Syahputra memberikan kesempatan kepada para terdakwa melalui tim penasihat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang berikutnya, Senin (16/11/2026).
Kini, ketiga terdakwa memiliki kesempatan membantah tuntutan jaksa melalui pembelaan sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan.
Editor: Oki Budiman
