POSMETRO MEDAN – Bupati Tapanuli Utara (Taput) Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan pentingnya kesatuan visi hingga level teknis dalam percepatan pembangunan daerah saat memimpin rapat koordinasi perangkat daerah di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Jumat (30/1/2026).
Dalam forum strategis Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan dan Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul.
Rapat yang berlangsung di Tarutung ini bukan sekadar agenda rutin birokrasi. Bupati secara tegas mengingatkan bahwa percepatan pembangunan tidak akan tercapai jika masih ada perbedaan persepsi di internal organisasi.
“Penyeragaman pemahaman ini sangat penting agar percepatan pencapaian program pembangunan dapat berjalan efektif. Kita harus adaptif terhadap perubahan dan berani meninggalkan pola pikir lama,” tegasnya.
Anggaran Terbatas, Terobosan Wajib
Dalam paparannya, Bupati membuka realitas fiskal daerah: dari total APBD sekitar Rp1,3 triliun, hanya sekitar Rp600 miliar yang benar-benar berdampak langsung ke masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, menjadi alarm bagi seluruh pimpinan perangkat daerah untuk berpikir lebih inovatif.
Ia menekankan bahwa solusi tidak bisa hanya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi harus melalui kolaborasi dengan sektor swasta, diaspora, CSR, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Kita harus membuka ruang kolaborasi. Investor harus didukung, perizinan jangan dipersulit. Kalau kita ingin maju, kita harus proaktif,” ujarnya.
Pemimpin Bukan Sekadar Administrator
Pesan paling tajam Bupati adalah soal kepemimpinan birokrasi. Ia menolak pola kerja pasif yang hanya menunggu arahan. Setiap kepala perangkat daerah diminta menjadi figur inspiratif, inovatif, kreatif, dan solutif.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh prosedur semata, tetapi keberanian mengambil keputusan strategis sesuai kewenangan.
“Saya memberi ruang dan kepercayaan untuk menghadirkan ide-ide baru yang berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Formula 20:50:30 dan Transformasi ASN
Bupati juga memaparkan formula kolaborasi pembiayaan pembangunan 20:50:30 — 20 persen APBN, 50 persen APBD kabupaten, dan 30 persen APBD provinsi — yang dinilai realistis jika koordinasi lintas sektor berjalan kuat.
Sementara itu, Wakil Bupati menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan (AI) dalam tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, pendidikan, dan literasi digital.
Fokus Kinerja 2026
Dalam rapat tersebut, sejumlah perangkat daerah seperti Dinas PUPR, Dinas Sosial, dan Perusahaan Daerah Air Minum mempresentasikan rencana kegiatan serta target kinerja tahun 2026. Agenda ini menjadi bagian dari pra-rapat koordinasi strategis Pemkab untuk mendorong transformasi birokrasi, akselerasi pembangunan, dan kolaborasi lintas pemerintahan.
Rapat ditutup dengan penegasan bahwa arah pembangunan Tapanuli Utara ke depan bertumpu pada ASN yang unggul, adaptif, dan berorientasi hasil nyata bagi masyarakat — bukan sekadar rutinitas administrasi.(*)
EDITOR : Putra
