POSMETRO MEDAN — Di tengah ekonomi rakyat yang kian terjepit, para wakil rakyat di DPRD Kota Binjai justru memilih kenyamanan bintang lima. Selama tiga hari, sejak 19 hingga 21 Oktober 2025, mereka menggelar rapat penyusunan rencana kerja di Hotel Grand Mercure Medan, salah satu hotel paling mewah di jantung Kota Medan.
Tarif kamar di hotel tersebut bukan angka yang bisa dijangkau masyarakat kebanyakan, berkisar antara Rp700 ribu hingga Rp2 juta per malam, tergantung kelas dan fasilitasnya. Dengan 35 anggota DPRD dan belasan pegawai sekretariat yang turut serta, biaya penginapan selama tiga malam diperkirakan dapat menembus Rp180 juta hingga Rp250 juta — itu pun baru untuk tempat tidur dan sarapan.
Jika ditambahkan biaya konsumsi rapat, transportasi, dan keperluan kegiatan lainnya, total anggaran berpotensi melampaui setengah miliar rupiah. Uang rakyat yang seharusnya dapat dialihkan untuk memperbaiki jalan rusak, membantu UMKM, atau menambah subsidi pendidikan, kini justru menguap di balik dinding-dinding hotel berbintang.
Alasan efisiensi dan kenyamanan kerap menjadi pembenaran klasik. Namun publik melihatnya sebagai simbol kemewahan terselubung yang menunjukkan betapa jauhnya realitas pejabat dari denyut kehidupan warganya.
“Rapat kerja bisa dilakukan di ruang DPRD, balai kota, atau gedung pemerintah daerah. Tapi ketika pilihan jatuh pada hotel bintang lima, sulit untuk tidak melihatnya sebagai bentuk kemewahan yang berlebihan,” ujar Rusdi, salah seorang warga Binjai, saat dimintai tanggapan oleh wartawan Posmetromedan, Senin (20/10/2025).
Ia menilai praktik seperti ini bukan hal baru, melainkan pola lama birokrasi daerah yang menjadikan kegiatan luar kota atau hotel berbintang sebagai cara “legal” menikmati fasilitas mewah tanpa harus menyalahi aturan formal.
“Ini soal etika penggunaan uang publik. Secara hukum boleh-boleh saja, tapi moral publik jelas menolaknya,” katanya menegaskan.
Sementara itu, di Kota Binjai, situasi ekonomi belum banyak berubah. Harga bahan pokok masih tinggi, pedagang kecil kesulitan bertahan, dan tingkat pengangguran muda terus meningkat. Di tengah kenyataan itu, pemandangan para wakil rakyat berfoto di lobi hotel bintang lima terasa seperti ironi yang menyakitkan.
Di media sosial, warga melampiaskan kegeraman mereka. “Kami di pasar menghitung uang receh untuk beli beras, mereka di hotel menikmati fasilitas bintang lima atas nama rapat kerja,” tulis seorang warga di platform Facebook.
Hingga berita ini diturunkan, pimpinan DPRD Binjai belum dapat dihubungi untuk memberikan keterangan resmi terkait besaran anggaran yang digunakan. Namun publik menuntut transparansi penuh atas penggunaan dana daerah, terutama dalam kegiatan yang tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Lebih dari sekadar soal tempat rapat, kasus ini kembali membuka luka lama: mentalitas kekuasaan yang kian menjauh dari realitas rakyat. Ketika kemewahan menjadi kebiasaan, nurani publik perlahan disisihkan oleh kenyamanan kursi empuk dan ruang ber-AC.
Rapat kerja DPRD Binjai di Hotel Grand Mercure bukan sekadar agenda tahunan. Ia menjadi simbol kemewahan di tengah krisis, sekaligus pengingat betapa tipisnya batas antara melayani rakyat dan menikmati fasilitas atas nama rakyat.(dyka.p).
EDITOR : Rahmad
