POSMETRO MEDAN – Sekretaris Eksekutif Diagram Indonesia Centre (DIC) Taufiq Hidayah Tanjung menilai komunikasi Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan buruk mulai dari persoalan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam Al Washliyah hingga DPRD Deliserdang. Karena itu, ia meminta Ludin untuk tak mengedepankan ego sebagai penguasa.
“Pentingnya komunikasi publik yang baik harus dimiliki oleh Bupati Deliserdang Asri Ludin jangan terlalu mengedepankan ego sebagai penguasa,” kata Taufiq kepada wartawan, Senin,2/5/2025.
Taufiq menanggapi menjelang 100 hari Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Deliserdang Lom Lom Suwondo belum ada geliat mengatasi persoalan-persoalan di Kabupaten Deliserdang.
Bahkan sebaliknya menimbulkan banyak polemik. Dimana polemik bangunan Pemkab Deliserdang yang berada di atas tanah milik ormas Islam Al Jam’iyatul Washliyah.
Hubungan keduanya semakin memanas saat demo ribuan ribuan massa dari Al-Washliyah sebagai bentuk menyelamatkan aset dan menolak pengosongan tanah Al Washliyah yang dilakukan Pemkab Deliserdang berujung ricuh akibat ucapan Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo mengistilahkan Deliserdang mengistilahkan Deliserdang Kabupaten Nahdliyin.
Hal yang sama juga perseteruan antara DPRD Deliserdang dan Bupati Asri Ludin makin panas. Bahkan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Deliserdang Tahun 2025-2029 di kantor Bupati, satu orang Pimpinan tidak ada yang hadir.
Taufiq yang juga merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Prodi Doktor Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sumut menyebut, polemik perebutan lahan dengan Al Washliyah sebagai bukti buruknya komunikasi publik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang dibawah kepemimpinan Ludin.
“Seharusnya Ludin melakukan langkah langkah persuasif untuk mencari solusi jalan terbaik hal ini sudah dibuktikan PJ Bupati Deliserdang Wiriya sebelum Ludin menjadi Bupati,” katanya.
Taufiq menjelaskan, permasalahan lahan SMPN 2 Galang bukan hal yang baru tetapi baru di kepemimpinan bupati dan wakil bupati yang saat ini terjadi polemik yang membuat gaduh seperti ini.
“Situasi ini tidak terlalu sulit untuk diselesaikan kita analogikan saja jika bangunan masyarakat ada diatas tanah Pemkab apa yang akan dilakukan Pemkab ?. Tentu akan dilakukan penggusuran,” katanya.
“Bukan hanya itu baliho yang berdiri tanpa ada izin saja dengan gagahnya Pemkab langsung menumbangkannya sedangkan ini bangunan berdiri diatas lahan orang terus sikap Pemkab seperti apa ?. Pemkab Deliserdang tidak konsisten dalam menerapkan aturan,” tambah Taufiq.
Soal belum terlaksana pembahasan RPJMD, menurut Taufiq salah satunya dipengaruhi belum terjalinnya hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif.
“Seharusnya, untuk mengharmoniskan hubungan tersebut, ada langkah-langkah yang diambil masing-masing pihak. Misalkan melaksanakan suatu pertemuan dalam suasana santai, penuh keakraban dan kekeluargaan. Maka dengan sendirinya tercipta suasana silaturahmi dan saling merumuskan program kedepan,” pungkasnya. ( Wan)
EDITOR : Rahmad
