POSMETROMEDAN.com – Pengurus PABPDSI (Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Karo periode 2023-2028, resmi dilantik di Gedung Pendopo Rumah Dinas Bupati Karo, pada Selasa ( 23/05) pukul 14.00 WIB.
Sebelum dilantik Bupati Karo yang diwakili Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Data Martina br Ginting AP, M. Si, kegiatan tersebut diawali dengan tarian adat Karo, serta kata sambutan oleh panitia pelantikan.
Pengurus PABPDSI tahun 2023-2028 yang terpilih dan dilantik adalah, sebagai Ketua Rianto Ginting Amd; Sekretaris Arinal Sitepu; Bendahara Muler Sembiring.
Penyerahan Petaka PABPDSI langsung diserahkan oleh OK Hendri Fadlian Karnain SH (Ketua Sumut) yang diserahkan melalui Paskibra Kabupaten Karo dan diteruskan kepada ketua terpilih.
Sementara Ketua Panitia Jago Ginting melalui Sekretaris Panitia Lindung Sinulingga, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Karo atau yang mewakili Kadis PMD Karo, Kesbangpol linmas Karo Tetap Ginting, Perwakilan DPRD Karo, Camat Kabanjahe, Anggota DPD RI DR. Badikenita br Sitepu SH, MH, M. Si, pengurus DPP PABPDSI, Ketua PABPDSI Dumut OK Hendri Fadlian Karnain SH, PABPDSI Dairi, Simalungun, Deliserdang, Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se Kabupaten Karo dan seluruh insan pers yang hadir.
“Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bupati Karo dan DPRD karo yang telah menerbitkan Perda Kabupaten Karo nomor 2, tahun 2019. Dengan ini harapan kami kedepannya semoga program PABPDSI Karo didukung oleh Pemkab Karo dan DPRD Karo serta seluruh BPD se Tanah Karo, agar lilin kecil yang telah terpancang hari ini di Kabupaten Karo dapat menjadi seribu lilin kecil yang memberikan terang dalam pembangunan Kabupaten ini melalui desa masing – masing,” ujar sekretaris panitia.
Ketua PABPDSI yang baru dilantik, Rianto Ginting dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak yang sudah mendukung sehingga pabpdsi bisa terbentuk dan dilantik.
“Inilah wadah kami untuk berdiskusi, tempat belajar, meningkatkan SDM (Sumber Daya Masyarakat), mendapatkan informasi dari pusat, propinsi yang kami gunakan untuk bekerja sesuai tupoksi BPD. Sehingga kehadiran kami bisa bermanfaat bagi masyarakat. Disini kami akan bersama sama memperjuangkan hak kami dan hak masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga anggaran di desa telah guna tepat sasaran. Kami awasi Kepala Desa agar jangan pernah korupsi uang rakyat. Kalau itu terjadi kami juga sebaliknya akan langsung menyerahkan ke penegak hukum dan kedepannya segera akan dibentuk kepengurusan 17 Kecamatan di Kabupaten Karo,” ujarnya. (*)
Reporter: Marko Sembiring
Editor: Maranatha Tobing
