POSMETRO MEDAN – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Muslim Indonesia Raya (Gemira) Kabupaten Deli Serdang, Muhammad Hendrik, SH., MH., mengajak seluruh kaum buruh di Kabupaten Deliserdang untuk bisa memahami UU No. 27 Tahun 2026 tentang ketenagakerjaan dan tidak lagi bersikap pasif terhadap nasibnya sendiri.
Ajakan itu disampaikan Hendrik karena menurutnya, UU yang baru ini sebenarnya sudah memberikan perlindungan yang jauh lebih tegas kepada pekerja. Namun sayangnya, di lapangan masih banyak pemberi kerja yang tidak menjalankannya. Akibatnya, buruh yang tidak paham aturan, menjadi pihak yang paling dirugikan.
Gemira sendiri merupakan salah satu organisasi sayap Partai Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, menurut Hendrik, sudah menjadi kewajiban Gemira untuk berada di tengah-tengah kaum buruh dan memastikan kebijakan pro-rakyat yang diperjuangkan Presiden Prabowo benar-benar dirasakan sampai ke bawah.
Hendrik meminta buruh untuk mulai mempelajari hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Ketenagakerjaan.
“Ada empat pasal yang paling sering terjadi pelanggaran yang dilakukan pemberi kerja. Ini harus difahami oleh kita kaum buruh,” kata Hendrik kepada wartawan, usai menerima silaturahmi buruh di Kecamatan Tanjung Morawa. Sabtu 14/11/2026.
Pelanggaran yang pertama kali disorot Hendrik adalah soal penggunaan tenaga alih daya atau yang selama ini dikenal dengan istilah outsourcing. Dalam Pasal 95 ayat (3) UU No. 27 Tahun 2026, ditegaskan bahwa penggunaan outsourcing hanya diberikan terhadap empat komponen sektor industri saja, yakni usaha pelayanan kebersihan, usaha penyediaan makanan bagi pekerja atau buruh, usaha tenaga pengaman atau satuan pengamanan, serta usaha penyediaan angkutan bagi pekerja atau buruh. Di luar empat pekerjaan penunjang tersebut, perusahaan tidak lagi diperbolehkan menggunakan jasa alih daya.
“Di luar empat itu, tidak boleh lagi ada outsourcing. Kalau ada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di bagian produksi, itu sudah melanggar UU,” tegas Hendrik.
Selain soal outsourcing, Hendrik juga menyoroti soal nasib buruh kontrak yang selama ini tidak pernah jelas ujungnya. Dalam Pasal 82 UU No. 27 Tahun 2026, disebutkan bahwa kontrak kerja buruh maksimal adalah dengan pola dua tahun ditambah satu tahun ditambah satu tahun, atau maksimal empat tahun. Artinya, perusahaan tidak boleh lagi mengontrak buruh bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Setelah masa empat tahun tersebut habis, perusahaan harus memberikan kepastian, apakah buruh tersebut diangkat menjadi karyawan tetap atau tidak diperpanjang lagi kontraknya.
“Artinya, tidak boleh lagi ada buruh yang dikontrak bertahun-tahun tanpa kejelasan status. Setelah maksimal 4 tahun, perusahaan harus memberikan kejelasan,” katanya.
Tak kalah penting, Hendrik juga mengingatkan buruh soal hak atas penghasilan yang layak. Hal ini diatur dalam Pasal 134 ayat (1) UU No. 27 Tahun 2026, yang menegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak atas penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menurut Hendrik, ketentuan ini bukan hanya soal upah minimum semata, melainkan soal bagaimana penghasilan yang diterima buruh harus cukup untuk menghidupi dirinya dan keluarganya secara manusiawi. Ini merupakan hak dasar buruh yang sudah dijamin oleh undang-undang.
“Ini bukan sekadar upah minimum. Tapi penghasilan yang layak untuk hidup secara manusiawi. Ini hak dasar buruh yang dijamin undang-undang,” ujar Hendrik.
Terakhir, Hendrik menyoroti soal uang pesangon yang sering menjadi persoalan saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. Dalam Pasal 232 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 27 Tahun 2026, diatur secara jelas tentang uang pesangon yang dapat diterima pekerja atau buruh jika terjadi PHK. Menurutnya, masih banyak buruh yang di-PHK tanpa mengetahui berapa hak pesangonnya, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali. Padahal, UU sudah mengatur dengan jelas berapa hak yang harus diterima buruh saat hubungan kerjanya diputus oleh perusahaan.
“Banyak buruh yang di-PHK tidak tahu berapa hak pesangonnya, bahkan ada yang tidak dapat sama sekali. Padahal UU sudah mengatur jelas. Makanya buruh harus paham Pasal 232 ini,” jelasnya.
Untuk itu, Hendrik meminta Pemerintah Daerah dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deliserdang untuk tidak tinggal diam. Ia meminta agar Disnaker benar-benar memastikan seluruh pemberi kerja di Deliserdang patuh terhadap UU No. 27 Tahun 2026 ini. Jangan sampai UU sudah bagus, namun di lapangan tidak dijalankan dan buruh tetap menjadi korban.
“Peran pemerintah daerah atau Dinas Tenaga Kerja Deliserdang harus benar-benar memastikan pemberi kerja patuh. Jangan sampai UU sudah bagus, tapi di lapangan tidak dijalankan,” pungkas Hendrik.
“Gemira adalah sayap Partai Gerindra, dan kami akan kawal penuh kebijakan Presiden Prabowo agar hak-hak buruh benar-benar dilindungi,” Pungkasnya.( Wan)
EDITOR : Putra
