POSMETRO MEDAN – Pemerintah Kabupaten Toba memperketat strategi penanganan sampah dengan mewajibkan pembentukan bank sampah di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menghidupkan kembali kegiatan kurve secara rutin.
Kebijakan ini ditegaskan Wakil Bupati Audi Murphy O. Sitorus saat memimpin rapat penanganan sampah di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara biasa. Dibutuhkan gerakan kolektif yang melibatkan aparatur pemerintah sekaligus masyarakat.
“Bank sampah di setiap OPD harus ada. Kurve juga harus menjadi agenda rutin yang tidak hanya melibatkan ASN tetapi juga masyarakat,” tegasnya.
Audi menambahkan, edukasi pengelolaan sampah akan diperluas melalui pendekatan sosial dan keagamaan. Pemerintah daerah berencana menggandeng lembaga keagamaan, baik gereja maupun masjid, untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari rumah.
“Nanti kita kerja sama dengan lembaga gereja dan masjid agar sosialisasi ini terus berjalan,” ujarnya.
Rapat tersebut juga melahirkan sejumlah gagasan teknis dari peserta, mulai dari pola pemilahan sampah rumah tangga hingga mekanisme insentif berbasis bank sampah yang bisa diterapkan langsung di tengah masyarakat Kabupaten Toba.
Penanganan sampah kini memang menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai daerah. Bahkan isu ini masuk dalam prioritas nasional setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar pemerintah daerah memperkuat sistem pengelolaan sampah secara terintegrasi.
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Paber Napitupulu, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD, kabag, serta jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup.
Langkah tegas Pemkab Toba ini diharapkan tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga mengubah pola pikir masyarakat dari membuang menjadi mengelola. Pemerintah optimistis, jika OPD menjadi contoh, masyarakat akan ikut bergerak.(*)
REPORTER: Dani Manurung
EDITOR: Putra
