POSMETRO MEDAN – Warga keluhkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto menon aktifkan BPJS Kesehatan 23 ribuan warga Kabupaten Deli Serdang yang sebelumnya terdaftar sebagai warga kurang mampu penerima bantuan jaminan kesehatan ditanggung Negara.
Kini warga yang BPJS PBI penerima bantuan iuran PBI kementrian sosial itu baru bisa mengaktifkan BPJS bila pindah status menjadi mandiri berbayar setiap bulan.
“Makin ganti presiden ke Prabowo bukan makin tambah masyarakat yang dapat bantuan kesehatan gratis tapi makin dihapus disuruh bayar sendiri tiap bulan. Enggak tau kita kebijakan apa sekarang makin pening rakyat lihat pemerintah. Padahal bukannya enak kali warga yang berobat dilayani seperti pasien umum, kelas tiga layanan paling rendah, tapi namanya butuh karena kurang mampu itu pun jadi, malah sekarang dinonaktifkan,” sebut Sahlan
Sahlan menyinggung gaji pejabat dan tunjangan hingga pensiun DPR tidak membebani negara tapi menjamin kesehatan rakyat dianggap membebani negara.
“Untuk gaji dan tunjangan pejabat saja yang banyak kurang banyak tapi untuk rakyat dibatasi seketat mungkin kalau pendapat saya kepemimpinan Prabowo saat ini menon aktifkan BPJS PBI Kesehatan masyarakat sangat tidak berpihak pada rakyat,” ucap Sahlan warga Lubuk Pakam, Selasa(10/2/2026).
Kepala Bidang SDM dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Rahman Cahyo pada wartawan mengatakan untuk Kabupaten Deli Serdang ada 23.168 orang yang dinon aktifkan BPJS PBI karena mereka tidak sesuai dengan kriteria syarat penerima dalam desil 1 sampai 5.
“Kami non aktifkan berdasarkan data yang didapat untuk Deli Serdang sebanyak 23.168 orang ini harus beralih ke mandiri berbayar untuk bisa diaktifkan,” ucapnya.
Masalah ini menjadi beban bagi pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk mencapai UHC ( Universal Health Coverage) dimana sebelumnya Deliserdang salah satu Kabupaten di Sumut yang belum UHC hingga ditegur Gubsu Bobi Nasution beberapa waktu lalu.(Wan)
EDITOR : Putra
