POSMETRO MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai memastikan bahwa penyaluran bantuan Presiden untuk masyarakat terdampak banjir saat ini telah berjalan secara maksimal dan sesuai ketentuan.
Evaluasi dan pembenahan dilakukan menyeluruh menyusul adanya temuan distribusi yang tidak sesuai di tingkat lingkungan.
Kepala Lingkungan V Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, Muhammad Mansyur, sebelumnya mengakui adanya kekeliruan dalam proses pembagian bantuan.
Ia menyampaikan permohonan maaf dan mengaku khilaf atas tindakannya yang memotong jumlah bantuan yang seharusnya diterima warga, dengan dalih agar pembagian dapat dirasakan secara merata.
Seiring dengan pengakuan tersebut, Pemko Binjai melalui BPBD langsung melakukan penegasan ulang terkait mekanisme penyaluran bantuan agar hak masyarakat tetap terpenuhi secara utuh.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros, selaku Ketua Tim Koordinasi Monitoring Penggunaan Bantuan, menegaskan bahwa setiap bantuan yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh diubah atau dikurangi tanpa mekanisme yang sah.
“Kami mengimbau agar kejadian ini tidak terulang, penyaluran bantuan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dan tidak boleh ada kebijakan sepihak di lapangan,” ujar Rudi, Jumat (2/1/2026)
Ia juga meminta camat dan lurah untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap kepala lingkungan, guna memastikan seluruh aparatur bekerja sesuai instruksi dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan data terbaru BPBD, di Kelurahan Nangka khususnya Lingkungan V, jumlah penerima bantuan Presiden tercatat sebanyak 35 orang.
Seluruh bantuan tersebut saat ini telah direalisasikan sepenuhnya kepada penerima manfaat sesuai ketentuan.
Pemko Binjai memastikan bahwa proses penyaluran yang berlangsung saat ini dilakukan dengan pendampingan, monitoring, dan evaluasi berkelanjutan, guna menjamin bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pemko Binjai menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan bantuan bencana.
Langkah evaluatif yang dilakukan tidak hanya bertujuan memperbaiki proses, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak bencana.
Dengan perbaikan sistem dan pengawasan yang lebih ketat, Pemko Binjai berharap penyaluran bantuan ke depan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(dyka.p)
EDITOR : Putra
