POSMETRO MEDAN – Pemerintah Kota Binjai mulai mengambil langkah konkret menyikapi kemacetan harian yang melumpuhkan lajur II Jalan Jenderal Sudirman, Kota Binjai.
Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menegaskan bahwa ketertiban pelaku usaha menjadi perhatian serius pemerintah, sekaligus memastikan adanya koordinasi lintas instansi untuk menertibkan kondisi di lapangan.
Hasanul menyampaikan, pemilik usaha yang beraktivitas di sepanjang ruas jalan utama tersebut wajib menaati aturan, khususnya terkait parkir kendaraan dan aktivitas bongkar muat barang agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kelancaran lalu lintas.
“Bongkar muat harus diatur dengan baik. Jangan sampai menggunakan badan jalan dan menghambat pengguna jalan lain,” tegas Hasanul, Selasa (30/12/2025).
Sebagai tindak lanjut, Hasanul memastikan bahwa Pemerintah Kota Binjai akan memanggil Dinas Perhubungan guna melakukan koordinasi penertiban, langkah ini dimaksudkan agar pengawasan di lapangan berjalan lebih terarah dan tidak bersifat sporadis.
“Kita akan koordinasikan dengan Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan penertiban, supaya aktivitas usaha tetap berjalan tetapi ketertiban umum juga terjaga,” ujarnya.
Meski menekankan penegakan aturan, Hasanul kembali menegaskan bahwa pemerintah tetap mendukung para pelaku usaha.
Menurutnya, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan yang adil, yakni memberikan ruang berusaha tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban atas keluhan publik yang selama ini menyoroti lemahnya pengawasan di ruas Jalan Jenderal Sudirman.
Masyarakat kini menunggu realisasi dari janji koordinasi tersebut, berharap penertiban tidak berhenti pada wacana, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan.
Jika tidak segera ditangani secara serius, kemacetan di jalur vital Kota Binjai itu dikhawatirkan akan terus berulang dan menjadi preseden buruk bagi tata kelola ketertiban lalu lintas di pusat kota.(dyka.p)
EDITOR : Putra
