POSMETRO MEDAN – Ratusan massa aksi demo di Kantor DPRD Deli Serdang melakukan orasi meminta dukungan DPRD untuk mendesak Kejaksaan Agung RI menuntaskan kasus pengalihan Asset HGU PTPN2 yang kini berganti menjadi PTPN 1 Regional 1.
Aksi demo di Kantor DPRD Deli Serdang di Lubuk Pakam Senin, 1/9/2025 adalah menuntut penyidikan tuntas terhadap dugaan keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) Kabupaten Deli Serdang dalam meloloskan Proyek perumahan elite Citra Land Gamma City. Proyek perumahan dan kawasan komersial yang dibangun diatas lahan eks – HGU yang sebelumnya sudah ditetapkan RTRWnya oleh DPRD Deli Serdang sebagai kawasan Pertanian.
Dugaan merubah status lahan diduga dilakukan oleh Dinas terkait yaitu Cipta Karya dan Tata ruang Kabupaten Deli Serdang bersama BPN, PTPN, PT Nusa Dua Propertindo ( NDP) dan Pengembang pihak Citra Land.
Saat ini kasus hukum sedang bergulir di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Namun proyek pembangunan tetap berjalan dengan mulus.
Aktivis Sumatera Utara menyoroti bahwa pembangunan perumahan elite Citraland telah melanggar Undang Undang pokok agraria, karena tanah HGU tidak boleh dialihkan menjadi Kawasan Komersial tanpa mekanisme yang sah. Fakta ini diperkuat dengan hasil penetapan oleh Pansus DPRD Deli Serdang sebelumnya yang sudah mensahkan RTRW diatas 8000 hektar lahan PTPN2 sekarang PTPN 1 sebagai lahan pertanian.
Aliansi Cipayung Plus dan Mahasiswa Deli Serdang menegaskan semua tuntutan untuk didukung DPRD Deli Serdang.
” Kami akan mengawal proses evaluasi dan legislasi di tingkat propinsi maupun pusat. kami menyerukan DPRD Deli Serdang dan DPR RI untuk merespon tuntutan rakyat secara Kongkret dan bertanggung jawab. Reformasi politik dan pemerintahan harus segera dilakukan demi keadilan serta kesejahteraan rakyat,” ucap Kordinator Pendemo.
Selain melakukan orasi tentang pengusutan tuntas kasus pengalihan Asset PTPN ke Pengembang Citra Land. Massa aksi juga mendesak DPRD Deli Serdang mendukung kebijakan nasional yang menaikkan tunjangan guru, DPRD harus berperan aktif dalam mendorong lahirnya regulasi daerah yang berpihak pada buruh dan guru.
Massa juga menuntut transparansi penuh dalam pengelolaan keuangan daerah. DPRD Deli Serdang harus fokus mengawasi anggaran yang digunakan setiap OPD demi mencegah korupsi. Sebagai contoh ditemukan dugaan korupsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang diduga merugikan pendapatan negara hingga milyaran rupiah. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang diduga melakukan pungli terkait PBG ( Persetujuan Bangunan Gedung) dengan memungut biaya Rp 400 ribu untuk perunit bangunan serta rekayasa tender proyek.
Usai menyampaikan orasi, Mahasiswa Cipayung Plus
langsung didatangi Ketua DPRD Deliserdang Zakky Shahri. Dalam pertemuan itu Zakky mengapresiasi para mahasiswa melakukan aksi demontrasi dengan aman, tertib dan kondusif.
“Kita berterima kasih kepada adik-adik Mahasiswa yang hari ini telah hadir di Kantor DPRD Deliserdang dengan tertib, aman dan kondusif. Apresiasi luar biasa untuk adik-adik mahasiswa,” katanya.
Zakky juga menyampaikan komitmen DPRD Deli Serdang untuk menampung aspirasi mahasiswa dan masyarakat Deli Serdang. “Kapan pun adik adik Mahasiswa maupun masyarakat datang di kantor DPRD Deliserdang akan kami sambut. Insyaallah kedepan apa yang perlu kita komunikasikan,” ungkap Zakky disambut tepuk tangan massa.
Zakky pun menyebut poin poin tuntutan para Mahasiswa akan di sampaikan ke pusat. “Terkait beberapa poit tuntutan akan kita sampaikan ke pusat. Insyaallah apa yang menjadi harapan kita itu akan terwujud,” pungkasnya. ( Wan)
EDITOR : Rahmad
