PERUMAHAN WEB

Eks Bupati Samosir Mangindar Simbolon Tuntut 4 Tahun Penjara

oleh
Mantan Bupati Mangindar Simbolon menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan, terkait kasus korupsi izin pembukaan lahan di Kabupaten Samosir. (Sumber foto:antara)

Posmetromedan.com – Kasus korupsi izin pembukaan lahan di Kabupaten Samosir dengan terdakwa mantan Bupati Samosir, Mangindar Simbolon, terus bergulir di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Pada sidang Jumat (8/3/2024) kemarin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menuntut 4 tahun penjara, serta denda Rp100 juta.

“Selain itu, terdakwa Mangindar Simbolon juga dituntut membayar denda Rp100 juta, bila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan empat bulan,” ujar JPU Kejati Sumut, Erick Sarumaha.

Menurut Erick, jaksa meyakini dari fakta persidangan terdakwa telah memenuhi unsur pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

BACA JUGA..  Minta Cerai, Pria di Dairi Hajar Istri

“Yaitu, melakukan atau turut serta penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya mengakibatkan kerugian keuangan negara terkait pembukaan lahan di Kabupaten Samosir,” katanya, mengutip materi pasal itu.

Setelah membacakan nota tuntutan JPU Kejati Sumut, majelis hakim yang diketuai Asad Rahim melanjutkan persidangan yang dijadwalkan pada pekan depan dengan agenda nota pembelaan terdakwa.

BACA JUGA..  Kasus P3K Langkat Tak Periksa Plt Bupati, LBH Medan Minta Kapolri Copot Kapolda Sumut

Sebelumnya, Tim penyidik Pidana Khusus Kehati Sumut menahan mantan Bupati Samosir berinisial MS pada 23 Agustus 2023 terkait kasus dugaan korupsi pembukaan lahan di Kabupaten Samosir yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp32,74 miliar.

“Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap MS atas dugaan tindak pidana korupsi izin membuka lahan untuk permukiman dan pertanian pada kawasan hutan di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, karena diduga tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.

BACA JUGA..  Aju Raja Judi Binjai Juga Buka di Brahrang, Pasar VII Tandam Masih Beroperasi

Yos mengatakan dugaan korupsi dilakukan pada saat tersangka MS masih menjabat Kepala Dinas Kehutanan Toba Samosir tahun 1999 hingga 2005, yaitu berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat keputusan dan alat bukti petunjuk.

“Dari hasil perhitungan kerugian negara berdasarkan hasil audit dari BPKP Wilayah Sumut, bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp32.740.000.000,” tutur Yos. (*)

Sumber: antara
Editor: redaksi