Pelanggaran Terjadi Diseluruh Dapil Tapteng, Aliansi Partai Peduli Pemilu Minta Hitung Ulang

oleh
Aliansi Partai Peduli Pemilu Bersih dan Jurdil menyerahkan berkas laporan pengaduan kepada petugas Bawaslu Tapteng. (Aris Barasa/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Aliansi Partai Peduli Pemilu Bersih dan Jurdil, meminta Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang surat suara calon anggota DPRD kabupaten/kota di seluruh TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Alinasi tersebut diantaranya, Partai Peduli Pemilu Bersih dan Jurdil yakni, PKB, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, Partai Garuda, PDI Perjuangan, PPP dan Partai Buruh, melalui surat laporan ke kantor Bawaslu Tapteng di Jalan Padangsidimpuan, Kecamatan Pandan, sekira pukul 22.30 WIB, Senin (19/2/2024).

Ketua PKB Tapteng, Abdul Rahman Sibuea, mewakili aliansi lintas parpol itu mengungkap, telah terjadi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu 14 Februari 2024. Di antaranya, kesalahan penghitungan suara, pelanggaran pelaksanaan pemilihan, kesalahan penghitungan pembacaan kertas suara dan lainnya.

“Dari sekian banyak kesalahan dan dugaan pelanggaran yang kami temukan tersebut, kami membuat surat gugatan ke Bawaslu Tapteng, agar dilaksanakan penghitungan ulang kertas suara di seluruh Tapanuli Tengah, khususnya surat suara calon anggota DPRD kabupaten/kota di Tapanuli Tengah,” ujar Abdul Rahman Sibuea dalam konferensi pers, usai menyampaikan surat laporan di kantor Bawaslu Tapteng.

Dia menjelaskan, dalam surat laporan yang ditekan delapan pimpinan parpol dan telah diserahkan ke Bawaslu Tapteng tersebut, turut dilampirkan bukti-bukti dugaan kecurangan di sejumlah TPS.

“Ada bukti video yang kita salin ke dalam flashdisk, kemudian rekapitulasi penghitungan suara yang berbeda jumlah pemilihnya dengan jumlah penghitungan akumulasi seluruh partai di TPS. Contoh, ada 190 pemilih sah di TPS, tetapi setelah dijumlahkan, hasilnya mencapai 198. Ada yang di atasnya, ada juga yang selisih,” katanya.

BACA JUGA..  Muchtar Nababan: Atasi Devisit Anggaran & Kesejahteraan Nelayan

Temuan ini tidak bisa didiamkan. Karena proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan nantinya adalah rekapitulasi jumlah secara global.

“Kami dari partai-partai ini telah melakukan analisis berdasarkan penghitungan suara dari C1 Plano yang telah dimiliki secara sah dan legal. Jadi, kita harus teliti dan jeli, tidak mau menerima begitu saja hasil penghitungan suara di tingkat TPS,” katanya.

Sekretaris PDI Perjuangan, Ronal Pakpahan juga sepakat mendesak Bawaslu segera merekomendasikan penghitungan ulang surat suara di seluruh TPS se-Kabupaten Tapteng, khususnya surat suara calon anggota DPRD Kabupaten.

“Harapan kami kepada Bawaslu, khusus Kecamatan Barus hendaknya di PSU-kan. Kami yakin penggelembungan suara salah satu parpol di sini semua puncaknya. Kami mencatat, Desa Kinali, Ujung Batu, Bunga Tanjung, dan Patupangan, terindikasi KPPS-nya tidak jelas, karena saudara kita, Edianto Simatupang digebukin pada saat memantau di sana,” katanya.

Ketua Partai Buruh, Tao Junjungan Sianipar, mengungkap, proses penghitungan suara di Dapil Tapteng 1, ada yang dilaksanakan pada pukul 08.00 WIB baru dibacakan, sementara para saksi tidak ada di tempat.

BACA JUGA..  9 Berkas Balon Bupati Deliserdang Diserahkan ke DPD Partai Golkar Sumut

“Bahkan, ada saksi yang disuruh pulang oleh PPS. Itulah permasalahannya,” kata Tao Junjungan Sianipar.

Dalam surat laporannya tersebut, Aliansi Partai Peduli Pemilu Bersih dan Jurdil menyatakan, ditemukan indikasi kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon legislatif dari partai-partai yang tergabung dalam aliansi, berdasarkan hasil perhitungan suara di TPS pada 14 Februari 2024.

Beberapa poin indikasi kecurangan dan pelanggaran itu antara lain:
Adanya perbedaan jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan di beberapa TPS;

1. Adanya surat suara yang rusak atau tidak terbaca dengan baik yang tidak dilakukan penggantian sesuai dengan ketentuan;

2. Adanya surat suara yang tidak sah yang dinyatakan sah atau sebaliknya tanpa alasan yang jelas;

3. Adanya penghitungan suara yang dilakukan secara tertutup atau tidak transparan di beberapa TPS;

4. Adanya intimidasi atau tekanan terhadap saksi atau pemilih yang mendukung calon legislatif dari partai-partai kami di beberapa TPS;

5. Adanya kesalahan dalam pencatatan dan pengisian formulir C1 di beberapa TPS;

6. Perhitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas karena tidak menggunakan pengeras suara; Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya, sehingga saksi dan masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas;

BACA JUGA..  Proyek TPT Desa Bahagia diduga Asal Jadi Dibiarkan Camat Lawe Bulan

7. Adanya anggota KPPS meminta saksi partai peserta pemilu untuk pulang dan datang kembali untuk menandatangani hasil perhitungan yang tidak disaksikan oleh saksi;

8. Adanya pembacaan surat suara yang dilakukan secara terburu-buru oleh petugas KPPS, sehingga tidak bisa disaksikan oleh saksi dan masyarakat, dan;

9. Pada saat penghitungan surat suara untuk calon anggota DPRD kabupaten dilakukan pada dini hari, di mana kondisi fisik saksi dan masyarakat sudah sangat lelah dan mengantuk.

Oleh karena itu, diminta kepada Bawaslu Tapteng untuk mengeluarkan rekomendasi kepada KPU dan atau PPK dan atau PPS untuk melakukan penghitungan ulang surat suara calon anggota DPRD kabupaten/kota di seluruh TPS yang ada di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah, pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permohonan ini diajukan sebagai bentuk upaya hukum yang sah dan konstitusional untuk menjamin hak konstitusional sebagai peserta pemilu dan hak konstitusional rakyat sebagai pemilih sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Meminta kepada Bawaslu Tapteng untuk menindaklanjuti dengan segera dan profesional, serta mengumumkan hasil perhitungan ulang surat suara calon anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dengan jujur dan adil. (*)

Reporter: Aris Barasa
Editor: Maranatha Tobing