PERUMAHAN WEB

Pemko Tebing Tinggi Gelar Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem Tahun 2023

oleh
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) menggelar Rakor (rapat koordinasi) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi, Rabu (15/11/2023) di ruang Aula Bappeda Jl. Delima No. 5 Kelurahan Rambung.
Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) menggelar Rakor (rapat koordinasi) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi, Rabu (15/11/2023) di ruang Aula Bappeda Jl. Delima No. 5 Kelurahan Rambung.

Posmetromedan.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi melalui Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) menggelar Rakor (rapat koordinasi) Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Kota Tebing Tinggi, Rabu (15/11/2023) di ruang Aula Bappeda Jl. Delima No. 5 Kelurahan Rambung.

Hadir pada kesempatan itu, Penjabat (Pj.) Wali Kota Tebing Tinggi Drs. Syarmadani, M.Si. selaku Penanggung Jawab TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Tebing Tinggi , Pj. Sekdako H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. selaku Wakil Ketua TKPK Kota Tebing Tinggi dan Kepala Bappeda Erwin Suheri Damanik selaku Sekretaris TKPK Kota Tebing Tinggi.

Disampaikan Pj. Wali Kota dalam bimbingan dan arahan, bahwa setiap OPD atau stakeholder terkait diharapkan untuk melakukan inovasi, kreatif dengan pemahaman kerjasama.

“Kreatifitas kita disini. Gunakan pemahaman kita dengan kondisi daerah, dengan pemahaman kerjasama, diharapkan bisa saling koordinasi,” kata Pj. Wali Kota.

Selanjutnya Pj. Wali Kota menyampaikan angka kemiskinan Kota Tebing Tinggi untuk tahun 2022 adalah 9,59 persen (16.340 jiwa) dari jumlah penduduk total 176,083 jiwa.

“Saya harap kepada tim yang mendata, tolong bantuannya agar hati-hati dalam mengentri data. Harapan tim yang turun melakukan pendataan, agar benar melakukan sesuai pedoman. Harus sesuai dan program tepat sasaran, jangan sampai sekedar mengisi data,” pinta Pj. Wali Kota.

BACA JUGA..  Dialog Kinerja Kepala Daerah Digelar Pemkab Langkat

Tambah Pj. Wali Kota, kepada peserta rapat yang hadir, agar dapat memberikan catatan arahan langsung arahkan kepada unit di bawahnya. Dan juga Pj. Wali Kota meminta kepada Inspektorat, agar memberikan pemahaman kepada OPD atau pihak terkait, kaitan dengan kategori apa saja yang termasuk dalam Direct (dampak langsung) dan Indirect (dampak tak langsung).

“Mana saja kategori Direct dan Indirect, tolong dibantu. Untuk itu kawan juga tolong diberi justifikasi aturannya, norma pasal. Pj. Sekda perlu kiranya melakukan pendampingan, direct dan indirect itu tadi. Terimakasih banyak, kita bekerja sama mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang, Wassalamualaikum wr wb,” tutup Pj. Wali Kota.

Sementara itu, Pj. Sekdako mengatakan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan oleh BPKP Perwakilan Sumut untuk 5 sektor prioritas nasional, yakni pariwisata (alokasi 2,38 persen), ketahanan pangan (alokasi 7,53 persen), UMKM/ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (alokasi 9,05 persen), pengentasan kemiskinan (alokasi 15,11 persen) dan penanganan stunting (alokasi 6,52 persen).

BACA JUGA..  Operator SPBU No 14227.331 Batang Toru Restui Pengepul Solar Subsidi

Untuk tahun 2024, tambah Pj. Sekdako, agar belanja indirect di efisienkan dan lebih fokus untuk belanja direct yang langsung menyentuh masyarakat.

“Ada indirect 89,10 persen atau Rp 98.456.199.535. Yang tepat sasaran (direct) 10.99 persen atau Rp 12.161.381.200 dari 5 komponen yang diharapkan pusat. Oleh sebab itu, kolaborasi SKPD yang ada untuk 5 sektor prioritas nasional,” kata Pj. Sekdako.

Oleh sebab itu, kepada SKPD diharapkan Pj. Sekdako, program dan kegiatan yang telah disusun, supaya disesuaikan untuk direct dan indirect untuk yang 5 sektor.

“Programkanlah pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Saya mintakan kepada Bappeda, BPKPD dan tim untuk mengecek itu. Mudah-mudahan kedepan kita mendapat nilai yang lebih baik,” pungkas Pj. Sekdako.

Sebelumnya, dalam laporan sekaligus pemaparan oleh Kepala Bappeda, bahwa ada 7 skema prioritas nasional yakni, stunting, kemiskinan, UMKM, pariwisata, inflasi, ketahanan pangan dan P3DN (Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri).

Bahwa ada 7 skema prioritas nasional dan dari ke 7 ini, ungkap Kepala Bappeda, semua sudah kita kerjakan. Beberapa waktu lalu, BPKP datang ke Kota Tebing Tinggi untuk melakukan evaluasi terhadap program kegiatan sub kegiatan yang harus tepat sasaran.

BACA JUGA..  Siswi di Simalungun Melahirkan di Toilet Rumah Sakit

“Contoh tidak lebih besar anggaran yang direct dengan belanja indirect atau tidak menyentuh angka masalah. Sesuai arahan Presiden, agar intensif fiskal tepat sasaran menggunakan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem), menggunakan kolaborasi antara Kementerian, Lembaga/ pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota,” urai Kepala Bappeda.

Kaitan penyusunan RPJPD 2025-2045, tambah Kepala Bappeda, Kota Tebing Tinggi telah bekerjasama dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara dan sudah mengalami progress, yang mana sekarang sedang dalam penjaringan.

“Dan kami share (bagikan) ke bapak, ibu, link https://bit.ly/isutebing2025. Tolong diiisi dan kepada seluruh masyarakat juga, akan kami share supaya dapat diketahui apa Isu-isu Strategis RPJPD 2025-2045 Kota Tebing Tinggi. Karena ini akhir tahun, kami harus buat rencana penganggaran ke Kementerian untuk tahun 2024,” demikian Kepala Bappeda.

Turut hadir, Sekwan DPRD Kota M. Saat Nasution, S.H., Kepala OPD atau mewakili, Camat dan Lurah atau mewakili, tamu undangan dari OPD terkait dan tim peliputan Diskominfo.

REPORTER: Ridwan Manurung
EDITOR: Mangampu Sormin