Sumbang Silpa Terbesar APBD Tahun 2020, Bupati Karo Diminta Segera Evaluasi Kadis Pendidikan

oleh -137 views

POSMETROMEDAN.com – Sumbang Silpa terbesar APBD tahun 2020, Bupati Kato diminta segera evaluasi Kadis Pendidikan  DR Drs Eddy Suranta Surbakti. Gaung ketidakpuasan itu disampaikan Fraksi Partai Demokrat DPRD.

Hal ini diketahui berdasarkan pemandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Karo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021.

Dimana salah satu pandangan dari Fraksi Demokrat yang dibacakan ketua Fraksinya Raja Urung Mahesa Tarigan pada 28 September 2021 lalu, mendesak agar mengevaluasi jabatan Kadis Pendidikan Kabupaten Karo.

BACA JUGA..  Komplotan Pencuri Sepeda Motor Diringkus Polsek Biru Biru

Adapun alasan Fraksi Demokrat mendesak dilakukan evaluasi, karena capaian Dinas Pendidikan tahun anggaran 2020 sangat memprihatinkan dan belum menunjukkan prestasi yang memuaskan.

Berdasarkan hal itu, Partai Demokrat meminta agar Kepala Dinas pendidikan dievaluasi.

Berdasarkan berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan di seputaran kantor DPRD Karo menyebutkan, Dinas Pendidikan salah satu penyumbang Silpa terbanyak mencapai anggka Rp38 miliar.

BACA JUGA..  Mahasiswa Segel Kampus ITM Usai Izin Dicabut

Menyikapi pandangan Fraksi Partai Demokrat tersebut, salah satu pemerhati pendidikan di Kabupaten Karo, MT Tarigan SH, mengaku sangat mengapresiasi pandangan tersebut.

Kepada wartawan, Kamis, (30/9) di Kabanjahe, MT Tarigan ikut mendorong Bupati untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo.

Menurutnya, terjadinya kegagalan penyerapan anggaran diahir tahun anggaran tidak terlepas dari kurang mampunya Kepala SKPD membuat perencanaan yang matang, sebelum dilakukan pengusulan untuk dilakukan pengesahan anggaran oleh legeslatif. Dan terlebih lebih dalam mengakomodir jajaranya untuk melaksanakan program program tersebut.

BACA JUGA..  Bupati Karo Hadiri Penyerahan Bantuan CSR Perusahaan Korea Kepada UMKM

“Apalagi pimpinan suatu organisasi perangkat daerah (OPD) tidak bisa mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan, serta mengakomodir jajaranya dalam menjalakan program tersebut, pimpinan seperti ini sangat layak sekali untuk dievaluasi kedudukannya sebagai pimpinan OPD,” ujar Tarigan (mrk)

EPAPER