Kepala BPBD Karo Tidak Paham Aturan Penanggulangan Bencana

oleh -125 views
Heriko Sembiring (30) Warga Desa Sigarang-garang yang juga seorang aktivis peduli korban Sinabung. (okky)

POSMETROMEDAN.com – Penanganan relokasi pengungsi Sinabung tahap III untuk 892 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari Desa Marding-ding, Sukanalu, Sigarang-garang, dan Dusun Lau kawar nampaknya semakin membingungkan.

Pasalnya belum ada kejelasan mengenai kapan akan dibagikannya Lahan Usaha Tani (LUT) bagi masyarakat terdampak. Terlebih lagi diketahui, Dana hibah Rehabilitasi dan Rekontruksi (RR) yang bernilai puluhan Miliyar sudah habis masa pakainya, tepatnya pada 27 Juli 2021 lalu.

Sebelumya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo, Juspri M Nadeak telah memberikan keterangan di media, yang menyatakan lahan yang sudah selesai dikerjakan baru sekitar 236.5 Ha dari jumlah luas lahan keseluruhan 480.11 Ha.

BACA JUGA..  Alumni AKABRI 1998 Gelar Vaksinasi dan Bakti Sosial Nusantara di Sumut

Dan pihaknya juga sudah menyarankan kepada pengungsi untuk setengahnya dulu yang dibagikan kepada masyarakat korban erupsi.

Menanggapi pernyataan Kepala BPBD tersebut, salah seorang pengungsi Sinabung, Heriko Sembiring (30) Warga Desa Sigarang-garang yang juga seorang aktivis peduli korban Sinabung, kepada media diseputaran Simpang Enam Kabanjahe, Kamis, (12/7) menyebutkan, bahwa Kepala BPBD Karo tidak paham aturan penanggulangan bencana.

BACA JUGA..  Tenggelam di Selat Malaka, Nelayan Pantai Labu Ditemukan Tewas

“Kepala BPBD Karo ini tidak paham aturan penanggulangan bencana. Mana mungkin kami pengungsi yang sudah di kelompokkan jadi kelompok reloksai tahap III dipecah lagi jadi dua bagian. Bisa saja nanti timbul perpecahan di antara kami sesama pengungsi kalau begitu dibuatnya” ujarnya.

Ditambahkan Heriko lagi, katanya,”Dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana jelas disebutkan dalam pasal 4 huruf c bahwa penaggulangan bencana itu bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tolong digaris bawahi kata “menyeluruh” itu, dan satu lagi didalam  Pasal 6 juga disebutkan apa tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah. Ini amanat undang undang yang saya pedomani, makanya saya angkat bicara terkait pernyataan Kepala BPBD itu” ujar Heriko Sembiring.

BACA JUGA..  Pembelian Mobil Dinas Bupati Karo dan Wakil Rp1,9 Miliar Disorot, Kabag Umum Sekretariat Tantang Wartawan

Menanggapi hal tersebut Kepala BPBD Karo, Juspri M Nadeak ketika di konformasi malalui Nomor Whatsapp (WA) pribadinya, enggan untuk berkomentar . Pesan yang dikirim oleh awak media hanya dibaca tanpa ada jawaban. (okky)

EPAPER