Penyidik Poldasu Lengkapi Petunjuk Jaksa

oleh -57 views

POSMETROMEDAN.com – Penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat (Dit) Reskrimsus Polda Sumut masih berupaya melengkapi berkas perkara mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Wildan Aswan Tanjung (WAT).

Sebab, jaksa menilai berkas perkara kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersangka WAT belum lengkap.

“Penyidik sedang memenuhi petunjuk jaksa,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, Jumat (4/6/2021).

Kata Nainggolan, berkas perkara mantan Bupati Labusel WAT dilengkapi penyidik karena dinilai belum lengkap sehingga dikembalikan.

BACA JUGA..  Mobil Jatuh dari KMP Ihan Batak, Polisi Periksa Saksi Ahli

Sebelumnya, penyidik Subdit III/Tipidkor Direktorat Reskrimsus Polda Sumut mengirimkan berkas perkara mantan Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), WAT setelah yang bersangkutan diperiksa pada Kamis (29/4/2021).

Namun, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap Wildan Aswan Tanjung.

Wildan Aswan Tanjung ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi DBH PBB sektor perkebunan yang diterima Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA 2013, 2014 dan 2015.

BACA JUGA..  Tak Pakai Masker, 45 Warga Diberi Teguran

“Penyidik Tipidkor Polda Sumut telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka mantan Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung,” kata Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Jumat (30/4/2021).

Hadi menjelaskan, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka Wildan Aswan Tanjung mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.900.000.000. Kerugian negera itu diketahui berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Sumut.

“Usai proses pemeriksaan terhadap Wildan Aswan Tanjung, penyidik melengkapi dan mengirimkan berkas perkara tahap I ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,” jelasnya.

BACA JUGA..  Tabrakan Maut 2 Sepeda Motor di Batang Kuis, 2 Meninggal Dunia

Atas perbuatannya, tersangka Wildan Aswan Tanjung dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsidair Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.  (gib)

EPAPER