MANDIRI SYARIAH

Warga Kelurahan Mangga Keluhkan BPJS Kesehatan & Bansos

oleh -59 views

POSMETROMEDAN.com – Warga Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan mempertanyakan program BPJS Kesehatan karena saat berobat ternyata kartunya telah dinonaktifkan. Selain itu warga juga mengeluh karena tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah.

Hal ini terungkap dalam pelaksanaan Reses I Masa Sidang I Tahun ke II TA 2020 Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendri Duin Sembiring di Jalan Tali Air Gg Sejuk Link IV Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (21/12). Reses ini dihadiri perwakilan OPD jajaran Pemko Medan, Perwakilan BPJS Kesehatan, Sekretaris Camat Medan Tuntungan, Lurah Kelurahan Mangga Wandro Malau, aparatur pemerintahan setempat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta ratusan warga.

Seperti diungkapkan Verawati br Sembiring warga Jalan Tali Air Gg Sejuk dimana saat dia sakit dan butuh perawatan namun ditolak pihak rumah sakit karena kartu BPJS nya ternyata dinonaktifkan. “BPJS saya gratis tapi tidak bisa dipergunakan saat berobat karena dinonaktifkan, padahal saya sangat membutuhkannya,” keluh Verawati.

Sementara warga Gg Sejuk lainnya, Menidia mempertanyakan pengurusan BPJS PBI (gratis), karena selama ini hanya suaminya yang gratis sedangkan dia BPJS kelas 3.

Menjawab ini, perwakilan BPJS Kesehatan yang hadir mengatakan untuk masalah BPJS PBI yang dinonaktifkan itu kemungkinan dari pusat. Tapi bisa diajukan lagi dengan datang ke Dinas Sosial disertai melengkapi berkasnya untuk kemudian diverifikasi dan diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya diterima pihak BPJS Kesehatan.

BACA JUGA..  Pemko Medan Terus Berupaya Pulihkan Perekonomian 

“Namun bila ada BPJS warga dinonaktifkan, warga jangan langsung putus asa, cukup membawa surat miskin (SKTM) ke rumah sakit pemerintah maka akan dilayani berobat. Pemerintah pasti tetap membantu warganya,” terangnya.

Namun perwakilan Dinas Sosial Kota Medan justru mengakui sekarang ini masalah BPJS PBI Kesehatan yang dinonaktifkan lagi marak. Menurutnya, hal itu disebabkan peserta BPJS yang ditampung adalah yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan peserta yang tidak terdaftar di DTKS dinonaktifkan dan dikembalikan jadi tanggungan daerah masing-masing.

“Jadi bagi yang tidak aktif BPJS nya bisa mengecek ke Dinsos apakah terdaftar di DTKS atau tidak,” katanya.

Menanggapi persoalan BPJS ini, Hendri Duin mengatakan, bila ada warga sakit tapi tidak punya BPJS gratis bisa menghubungi pihaknya untuk dibantu pengurusannya dan mendapatkan rumah sakit untuk berobat atau rawat inap. “Kami akan bantu pengurusannya. Warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah,” tegas wakil rakyat dari Dapil V Kota Medan ini.

BACA JUGA..  Resmikan Gedung PPT MAN 3 Medan, Akhyar : Semoga Menghasilkan Generasi Yang Berkompeten

Selain BPJS, warga yang hadir juga mengeluhkan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Deni Sembiring Kepala Lingkungan III mengungkapkan banyak warga yang terdaftar di DTKS tapi tidak pernah dapat bantuan pemerintah atau saldo nol.

Begitu juga pengakuan Ketua Kelompok PKH Gg Sejuk mengatakan ada anggotanya yang tidak mendapatkan beras. Senada, Lurah Kelurahan Mangga, Wandro Malau mengatakan berdasarkan informasi dari kepling, saat ini ada penerima PKH yang sama sekali tidak terima bantuan. “Mohon ditindaklanjuti pihak Dinsos,” ucapnya.

Menanggapi ini, Koordinator PKH Dinsos Medan, Pardede mengatakan maraknya permasalahan penerima PKH salah satunya disebabkan kurangnya personil PKH yang menangani permasalahan para peserta. Sedangkan untuk saldo nol menurutnya karena terjadi gagal buka rekening yang juga bisa disebabkan rekening ganda. Jadi solusinya lihat kembali di daftar penerima bansos, apakah masih terdaftar atau tidak.

“PKH semua pakai syarat, bila tidak ditepati syaratnya maka secara otomatis diputus kepesertaannya,” katanya.

Namun begitu, Pardede menegaskan pihaknya tetap berupaya untuk menuntaskan semua permasalahan di program bantuan pemerintah. “Kita berharap semua masalah dapat kita selesaikan. Kami selaku pendamping selalu siap mendampingi warga untuk mendapatkan hak-hak nya,” tandas Pardede.

BACA JUGA..  Uji KIR Dishub Medan Lamban, Paul: Percuma Pakai Teknologi Smart Card

Di reses kali ini juga mencuat permasalahan infrastruktur lampu jalan. Berlin Surbakti warga Gg Sejuk mengungkapkan kondisi Gg Sejuk yang di malam hari sangat gelap karena tidak ada lampu jalan. “Kalau sudah jam 9 malam warga tidak berani keluar. Tolonglah pak dewan, setidaknya ada lampu di tiga titik di gang ini. Sudah sering kami keluhkan ini di reses-reses dewan sebelumnya, tapi tidak ada terealisasi,” pintanya.

Menyahutinya, Hendri Duin yang diduduk di Komisi III DPRD Medan ini meminta para kepling di lingkungan itu untuk memetakan lokasi yang butuh lampu jalan dan menyampaikan kepadanya untuk ditindaklanjuti ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan yang menangani persoalan lampu jalan.

Di akhir reses, Hendri Duin berkesempatan kembali mengajak warga Kelurahan Mangga untuk taat membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) agar pembangunan di wilayah itu bisa dilakukan maksimal. “Pembangunan di daerah kita tergantung dari pembayaran pajak. Marilah kita menjadi warga yang taat membayar PBB, agar kita bisa menikmati pembangunan secara maksimal,” ajak Hendri Duin. (bdh)