MANDIRI SYARIAH

Kalau Pemko Benar-benar Hadir di Tengah Masyarakat, Warga Miskin Pasti Berkurang

oleh -53 views

POSMETROMEDAN.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan, Surianto SH, menilai Kota Medan bisa terbebas dari kemiskinan, jika Pemerintah Kota Medan benar-benar hadir dan mengaplikasikan Perda Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu dikatakannya saat menggelar sosialisasi perda dimaksud, di Jalan Marelan I Pasar IV Barat, Lingkungan 10 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Membahas kemiskinan memang tidak ada habisnya dan terus menjadi perhatian kami anggota DPRD Medan. Karena apa, masih banyak warga kita (Medan) yang miskin. Makanya saya suarakan lagi dan lagi tentang penanggulangan kemiskinan ini,” ungkapnya di hadapan ratusan konstituen, Minggu (20/12) pagi.

BACA JUGA..  Gaya Hidup Sehat dan #Cari_aman Jadi Senjata Masa Pandemi

Butong sapaan akrabnya mengatakan, ada beberapa contoh program yang bisa mengurangi angka kemiskinan di Kota Medan. Beberapa di antaranya yakni program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), bedah rumah dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau penerima program-program itu tepat sasaran, logikanya angka warga miskin akan berkurang. Tapi kenyataannya kita tak tahu siapa-siapa saja penerima program itu. Jadinya tetap aja masih ada warga miskin,” sebutnya.

Selaku Ketua Komisi II DPRD Medan, Butong siap mendorong Pemko Medan untuk lebih aktif lagi melakukan pendataan warga miskin kota. Sebab, pada situasi pandemi Covid-19 sekarang ini tidak menutup kemungkinan warga miskin akan bertambah.

BACA JUGA..  Pemko Medan Terus Berupaya Pulihkan Perekonomian 

“Pandemi Covid-19 sekarang ini buat warga tidak bisa berbuat apa-apa. UMKM (usaha kecil mikro dan menengah) jalan di tempat dan restoran-restoran banyak yang tutup. Kan, bertambah lagi warga miskin. Ini lah menjadi tugas kita bersama memikirkannya agar masyarakat yang tinggal di Kota Medan bisa keluar dari zona kemiskinan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Butong, Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini terdiri dari 12 BAB dan 29 Pasal. Pemerintah Kota Medan wajib menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap dan mempercepat penurunan jumlah warga miskin, seperti yang tertulis pada BAB II Pasal 2.

BACA JUGA..  Pembangunan Tangki Septik Kedap Sebagai Bentuk Kepedulian

“BAB IV Pasal 9 menjelaskan setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik,” jelasnya.

“Sedangkan Bab IV Pasal 10 menjelaskan Pemko Medan wajib merealisasikan dan melaksanakan program penagulanagan kemiskinan dengan menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),” pungkasnya. (bdh)