Walikota Tebingtinggi Diminta Copot Kadis PUPR dan Disdik, karena Diduga Kongkalikong Tender Proyek

  • Whatsapp

⏩ Perusahaan Baru Berdiri dan Pengemplang Pajak Dimenangkan

POSMETROMEDAN.COM – Walikota Tebingtinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM, diminta mencopot Kepala Dinas (Kadis) PUPR dan Pendidikan Kebudayaan (Disdik). Diduga, kedua pimpinan OPD menyalahgunakan wewenang dalam hal proses tender proyek.

Bacaan Lainnya

Hal itu diminta Advokad dari kantor Penasehat Hukum RH dan Assosiates Kota Tebingtinggi Radinal Hitagalung SH (Dinal) dan rekan, saat membeberkan beberapa dugaan sisi gelap proses tender tahun anggaran 2020 pada dua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tebingtinggi tersebut, Minggu (02/08/2020).

Radinal Hutagalung SH mengatakan, dari investigasi yang mereka lakukakan terhadap proses tender di Kota Tebingtinggi ditemukan beberapa indikasi pelanggaran hukum yang mengarah kepada tindak pidana korupsi, berupa dugaan penyalahgunaaan wewenang dan jabatan dan dugaan bagi-bagi proyek (arisan proyek) pada dua OPD yakni Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi. Oknum-oknum yang diduga peserta arisan proyek ini juga memiliki kekuasaan baik dilingkungan birokrat, legislatif maupun swasta.

“Kami menemukan bahwa kelengkapan dokumen perusahaan peserta tender yang dimenangkan oleh Pokja dalam proses tender rehabilitasi saluran pada Dinas PUPR, diduga adalah perusahaan penunggak pajak pada kantor pelayanan pajak pratama (KPPP) Tebingtinggi. Adalah CV Kamajaya yang dijadikan Pokja pemenang tender proyek Rehabilitasi Saluran Jalan Abdul Rahim (Sekolah Permata Hati s/d belakang Namo Raya) senilai Rp1.200.000.000.00. Selanjutnya CV Mahardika Radya juga dijadikan pemenang tender Proyek Rehabilitasi Saluran Komplek Rriya Bulian Permai senilai Rp999.600.000.00. Kedua perusahaan ini jelas terindikasi sebagai penunggak pajak diatas seratusan juta rupiah,” beber Dinal.

Masih invesrigasi Dinal, katanya, kelengkapan berkas perusahaan CV Sondi Jaya yang dimenangkan Pokja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemenang tender Pembangunan RKB dan Aula (bertingkat) senilai Rp1.314.000.000.00 juga terindikasi sebagai perusahaan yang tidak tertib administrasi perpajakan, berupa dokumen pengusaha kena pajak (PKP).

Bahkan CV Sondi Jaya adalah perusahaan baru yang didirikan pada November 2019, belum memiliki pengalaman pekerjaan yang dimaksud dalam syarat administrasi dan teknis dalam dokumen tender dimaksud oleh Pokja.

Menurut Radinal Hutagalung SH, berdasarkan fakta diatas bahwa proses tender pada dua OPD di Kota Tebingtinggi sarat dengan dugaan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Sesuai dengan bunyi undang undang No 31 tahun 1999 Pasal 3 yakni, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Begitu juga Panitia tender diduga melanggar Peraturan Presiden (Perpres) No 16 tahun 2018 pasal 6, berbunyi “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Serta melanggar Pasal 82 no 3 yang berbunyi “Sanksi hukuman berat dikenakan kepada Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara. Serta manipulasi data/dokumen peserta tender yang dilakukan oleh panitia tender yang terdiri dari PA, KPA/PPK, PPTK dan Pokja.

“Semua itu adalah dugaan kejahatan tindak pidana korupsi,” beber Radinal Hutagalung SH.

“Untuk itu kami dari kantor hukum RH dan Assosiates Kota Tebingtinggi meminta Aparatur Penegak Hukum (APH) Kepolisian dan Kejaksaan serta Inspektorat/APIP agar segera melakukan penyelidikan dan penindakan atas dugaan indikasi tindak pidana korupsi ini,” katanya.

Diakhir keterangannya, Radinal Hutagalung SH meminta dengan tegas agar Walikota Tebingtinggi mencopot atau membebas tugaskan Kepala Dinas PUPR Rusmiyati Harahap, Kabid PSDA Chairun Nasrin Nasution dan PA/PPK Dinas Pendidikan dan kebudayaan, beserta Pokja UKPBJ yakni Rizal Ismanuddin, Iman Silaban, Dedi Fadilah dan Tigor Dolly Simarmata. (sal)

Pos terkait