Tender Pembangunan RKB dan Aula SDN 165727 Diduga Ajang Bagi-Bagi Proyek Oknum Petinggi Disdik Tebingtinggi

  • Whatsapp
Penasehat hukum CV Antartika; Aldi Pramana SH MH, Radinal Hutagalung SHdan Fahmi Ismail, saat memberikan keterangan pers. (faisal)

POSMETROMEDAN.COM – Tender pembangunan RKB dan Aula (Bertingkat) SDN 165727 beserta meubilernya yang saat ini memasuki masa sanggah banding, terus menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kota Tebingtinggi.

Pasalnya proses tender yang sudah diulang dua kali ini ditenggarai oleh sejumlah pihak menjadi ajang bagi-bagi proyek oleh oknum petinggi birokrat dan koleganya.

Bacaan Lainnya

“Seperti arisan,” sebut Fahmi Ismail dari LSM KPK Tebingtinggi saat bersama dengan Penasehat Hukum CV Antartika dari Kantor Penasehat Hukum RH dan Assosiates, Selasa, 28/07/2020.

“Proyek yang ditenderkan Pokja yang diketuai Rizal Ismanuddin ini diduga disengaja disetir ke kolega petinggi birokrat Dinas Pendidikan Tebingtinggi dengan dalih tender terbuka untuk umum. Padahal dugaan telah terjadinya kongkalikong antara Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran maupun Pokja sangat kentar. Dan untuk itu saya mewakili LSM KPK Tebingtinggi akan secepatnya mengirimkan surat resmi kepada panitia yakni Pokja, PA, KPA dan PPTK untuk menanyakan prihal dugaan permainan busuk ini”, tukasnya.

Alasan Pokja mengalahkan peserta tender terendah kiranya sudah dapat diprediksi sebagai alasan yang sangat klise dan tidak objektif, kata Aldi Pramana SH MH yang bertindak sebagai Kuasa Hukum CV Antartika, yang mengajukan sanggahan kepada Pokja terhadap proses tender yang diduga penuh dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Bahwa Pokja tidak menjawab pertanyaan CV Antartika terhadap hak – hak nya yang dikangkangi yaitu, klarifikasi terhadap kualifikasi pembuktian yang mana CV Antartika tidak diundang dalam proses kualifikasi pembuktian tersebut. Jawaban Pokja terhadap pertanyaan yang diajukan oleh CV Antartika pada proses sanggah dapat diartikan sebagai jawaban yang mengada-ngada atau tidak sesuai dengan etika hukum pengadaan barang dan jasa,” Menurut Aldi Pramana SH MH.

Selain itu tambah Aldi, “Pertanyaan Kuasa Hukum CV Antartika tentang dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) CV Sondi Jaya yang diragukan keabsahannya sama sekali tidak dapat dijawab oleh Pokja. Secara tersirat pihak kuasa hukum berkeyakinan bahwa Pokja telah berusaha untuk tidak jujur dan menyembunyikan kebenaran dari proses tender ini.

Oleh karenanya kami dari pihak kuasa hukum CV Antartika akan terus menuntut hak – hak hukum CV Antartika yang diduga disengaja dihilangkan oleh Pokja dan tidak menerima jawaban Pokja terhadap sanggahan CV Antartika dan meminta Pokja untuk membatalkan proses tender ini, ujarnya.

“Pokja yang bertanggungjawab atas segala masalah hukum yang timbul akibat dari proses tender yang diduga syarat dengan prilaku KKN ini maka sudah selayaknyalah Apartur Penegak Hukum (APH) baik Kepolisaian maupun Kejaksaan agar segera memeriksa integritas Pokja yang terdiri dari Ketua Rizal Ismanuddin, Seketaris Dedi Fadilah dan Anggota Tigor Dolly Simarmata,” pungkas Radinal Hutagalung SH. (sal)

Pos terkait