SIMALUNGUN | MU – Pemkab Simalungun dipastikan tidak memberikan pesangon bagi sekitar 2000 an tenaga honor yang akan diberhentikan tahun 2019 mendatang.
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Simalungun, Jhon Suka Jaya kepada wartawan, Kamis (22/11/218) kemarin, mengakui jika dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2019, tidak ada diusulkan dana untuk pembayaran pesangon honor yang akan diberhentikan.
“Setahu saya memang tidak ada diusulkan anggaran untuk dana pesangon para tenaga honor yang akan diberhentikan tahun depan. Tapi saya tidak tahu apakah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempat tenaga honor bertugas ada mengusulkan itu,” sebut Jhon.
Jhon juga mengatakan, tidak mengetahui pasti jumlah anggaran yang masih dialokasikan untuk gaji honor yang tidak diberhentikan, karena penggajian tenaga honor dananya ditampung di anggaran OPD.
Salahseorang pimpinan OPD,SML Simangunsong, mengakui jika dana pesangon untuk 280 tenaga honor yang akan diberhentikan di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pemkab Simalungun, tidak ada diusulkan di APBD TA 2019.
“Untuk pesangon tenaga honor di instansi yang saya pimpin memang tidak ada diusulkan di APBD TA 2019,” kata Simangunsong.
Dia menambahkan, dalam perjanjian kerja antara pihaknya dengan tenaga honor, memang telah disebutkan tidak ada kewajiban pembayaran pesangon jika seandainya keuangan pemerintah daerah tidak lagi mampu membayar gaji tenaga honor.
Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pengawasan Ketenagakejaan Wilayah III, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Bangun N Hutagalung, yang dimintai tanggapannya terkait hak pesangon tenaga honor Pemkab Simalungun yang akan dipecat, memberi pencerahan terkait pesangon. Sesuai aturan kata dia, memang tidak ada pemberian pesangon bagi tenaga honor yang diberhentikan lembaga pemerintah.
“Sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang tidak wajib tenaga honor yang diberhentikan Pemkab Simalungun menerima pesangon. Karena yang memberhentikan adalah lembaga pemerintah, bukan badan usaha yang mencari untung,” ujar Hutagalung. (Davis Suhendra)
