SIANTAR-GN
Sejak pengelolaan PDAM Tirtauli jatuh ke Pemko Siantar, Putra asli Simalungun kerap absen dalam memenuhi kursi penting di jajaran direksi. Apa penyebabnya?
Tokoh muda Simalungun Hamson Saragih, menduga hal itu bagian dari konspirasi nepotisme yang mengakar di tubuh pemerintah. “Kita sesungguhnya sudah mual dengan sistem di pemerintahan ini yang lebih mengedepankan nepotisme daripada profesionalitas. Harapan kita, ke depan Wali Kota Siantar harus mau berubah,” pinta Hamson.
Dalam penjaringan Direksi PDAM Tirtauli kelak sambung Hamson, tahapan sleksi hendaknya dilakukan secara transparan. Bila memungkinkan, melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga, para calon direksi terpilih nantinya merupakan sosok-sosok berkualitas. “Ini perusahaan daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penting dilakukan sleksi yang benar-benar ketat agar menghasilkan pejabat yang berkualitas. Karena masyarakat yang menjadi objek positif atau negatif dari kinerja direksi ini,” sambungnya.
Dari amatan Hamson selama ini, sleksi jajaran direksi hanya formalitas. Pola pesanan dan titipan penguasa cenderung menjadi acuan untuk didudukkan di jabatan direksi tersebut. Tak heran, perusahaan air itu pun tak pernah maju karena di isi orang-orang karbitan yang hanya memuaskan tuannya. “Malah kerap menindas masyarakat. Lihat saja tarifnya yang terus naik. Masyarakat kewalahan membayar tagihan tiap bulan,” cecarnya.
Sebagai putra asli Simalungun, Hamson menyatakan siap maju dalam sleksi penjaringan direksi kelak. “Kalau sleksi dilakukan secara terbuka dan seluas-luasnya, saya pun mau ikut dalam sleksi nanti. Kita berharap, wali kota mau lebih menerapkan sistem terbuka dalam sleksi direksi nanti. Sehingga, semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama,” tutupnya.
Sebelumnya, ketua Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Siantar, Erwin Freddy Siahaan, meyakini jika penjaringan Direksi PDAM Tirtauli Kota Siantar, akan dilakukan secara transparan. Mengacu pernyataan Wali Kota Siantar Hefriansyah Noor, yang berjanji akan menempatkan pejabat sesuai porsi serta mengacu dari aturan dan peraturan. (Ung)
