POSMETRO MEDAN – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi, Nur Erdian, divonis 1 tahun 6 bulan penjara.
Ia terseret dalam kasus suap proyek pengadaan jaringan internet 800 Mbps pada putusan nomor 105/Pid.Sus-TPK/2026/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2026 silam.
Namun, statusnya sampai saat ini masih berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masih menerima gaji dari Negara.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Nur Erdian terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Berawal dari OTT Oleh Ditreskrimsus Polda Sumut
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara di kota Medan pada Rabu (15/4/2026). Dalam operasi itu, empat orang diamankan, termasuk tiga ASN dan seorang pihak swasta, Heny Afrianti.
Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan internet di Dinas Kominfo dengan pagu anggaran Rp 840 juta. Anggaran itu dialokasikan untuk belanja kawat, faksimile, internet, dan televisi berlangganan, khususnya bandwidth domestik 800 Mbps.
Dalam penyidikan, penyedia jasa diduga diarahkan untuk memberikan success fee sebesar 20 persen dari total nilai proyek. Total uang yang diminta diduga mencapai Rp 175 juta. PT Whiz Digital diduga telah memberikan uang success fee sebesar Rp 150 juta kepada Nur Erdian pada Desember 2025. Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan operasional dan kepentingan pribadi.
Sebagian uang disebut telah diserahkan sebelumnya, sedangkan sisanya diberikan saat OTT berlangsung. Namun, ketika Heny Afrianti menyerahkan sisa success fee sebesar Rp 25 juta kepada Nur Erdian, keduanya ditangkap oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara bersama sejumlah barang bukti.
Terkait Surat Pemecatan Nur Erdian
Kepala Badang Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tebingtinggi Abdul Halim Purba, S.Stp, M.Si ketika di konfirmasi oleh awak media melalui WhatsApp, Rabu (11/11/2026) mengenai status pemecatan mantan Plt Kabid Kominfo Nur Erdian mengatakan saat ini menunggu surat dari pengadilan.
“Saat ini kami masih menunggu surat dari pengadilannya, inspektorat lah yang tugasnya untuk mengejar surat tersebut”, ucapnya.
Ketika di tanya jurnalis, sejak Nur Irdian ditahan terkait OTT hingga keluarnya putusan hakim vonis 1,6 tahun hukuman yang dijatuhkan, apakah masih menerima gaji sampai saat ini, kepala BKD Kota Tebingtinggi tersebut membenarkan hal tersebut.
“Benar, yang bersangkutan saat ini masih berstatus ASN namun diberhentikan sementara dan masih menerima gaji sebesar 50% dari Negara sampai ada putusan inkrah dari pengadilan”, sebutnya.(martins.)
EDITOR : Putra
