POSMETRO MEDAN – Upaya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pembuktian dokumen ijazah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), dinilai nggak ada gunanya.
Itu disampaikan Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, pembuktian itu sulit dilakukan, karena sudah ada putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dikatakan, tidak ada lagi celah hukum bagi Gibran untuk mengajukan pembuktian melalui jalur pengadilan dengan materi perkara yang sama.
“Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya, materi yang sama,” kata Yusril, saat ditanya wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Masih kata Yusril, upaya pembuktian keabsahan dokumen memang harus dilakukan melalui forum pengadilan.
Sementara jika ingin memberikan penjelasan di luar pengadilan, Gibran bisa menyampaikan melalui media sosial.
“Menjelaskan kan harus di forum pengadilan. Ya kalau di luar pengadilan, barang kali di medsos saja,” katanya.
Lebih lanjut, menurut Yusril, Gibran tidak bisa mengajukan upaya hukum karena tidak menjadi pihak tergugat dalam perkara itu.
Lantaran pihak penggugat melakukan gugatan terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Wapres sendiri tidak maju sebagai tergugat intervensi dalam perkara yang diajukan oleh Subhan, yang diajukan oleh Mercy sama Denny Indrayana.
Tergugat intervensi bisa banding, bisa PK, bisa kasasi. Tapi kalau tidak pihak [tergugat] ya nggak bisa berbuat apa-apa,” tutur Yusril.
Dijelaskannya, putusan MA dan MK tidak secara otomatis menggugurkan status Gibran sebagai Wakil Presiden, selama tidak mengundurkan diri atau diberhentikan melalui mekanisme konstitusional.
“Kalau tidak berhenti, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” jelas Yusril.(bbs)
