Tak Miliki Izin Gudang, Dewan Minta Bangunan Bengkel Tekun Jaya Disegel

oleh
Komisi IV DPRD Medan saat meninjau bengkel Tekun Jaya di Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Selasa (10/11/2026).

POSMETRO MEDAN – Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak memerintahkan Satpol PP Kota Medan untuk menyegel bangunan Bengkel Tekun Jaya di Jl. Bilal Ujung, Lingkungan 10, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur. Sebab, saat peninjauan berbagai pelanggaran ditemukan di bangunan tersebut.

Seperti Izin gudang namun bangunannya difungsikan bengkel. Begitu juga masalah gang kebakarannya tidak ada. Tapi bangunan itu bisa berdiri dan beroperasi begitu saja di tengah permukiman warga.

Bangunan bengkel milik Alung itu dinilai melanggar aturan, sehingga menimbulkan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Sikap tegas itu disampaikan Paul bersama rombongan saat melakukan kunjungan ke lokasi bangunan bermasalah di Kota Medan, Selasa (10/11/2026).

Peninjauan dipimpin langsung oleh Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Komisi IV, Lailatul Badri dan Datuk Iskandar Muda*. Turut hadir aparat kelurahan, kecamatan, Satpol PP, dan Dinas Perkimcikataru.

BACA JUGA..  Gudang MinyaKita di Silamosik II Disorot, Bulog Ngaku Resmi Tapi Tak Tahu Alamat Pemasok!

Dikatakan Paul, dari hasil peninjauan di lapangan, Komisi IV menemukan sejumlah pelanggaran yang tidak bisa dianggap sepele.

Izin yang dimiliki adalah izin gudang, tapi yang dibangun dan dioperasikan adalah bengkel. Izin dan fungsi bangunan jelas tidak sesuai. “Ini bukan sekadar salah administrasi. Ini salah fungsi, salah izin, dan salah pengawasan,” tegas Paul.

BACA JUGA..  Menko Pangan dan Wali Kota Tinjau PSEL di TPA Terjun, Targetkan Masalah Sampah Tuntas 2028

Selain itu, bangunan juga melakukan pelanggaran sempadan jalan. Bangunan menyerobot roilen, ruang yang seharusnya menjadi ruang jalan dan ruang keselamatan warga.

Pada kesempatan itu, Paul menegaskan, pengawasan kelurahan harus proaktif. Jangan menunggu warga melapor, jangan menunggu DPRD turun, baru bergerak.

“Kalau kelurahan proaktif, bangunan bermasalah seperti ini tidak akan sempat berdiri sampai beroperasi,” tegas Paul. (*)

Editor: Ali Amrizal