POSMETRO MEDAN – Kehadiran Direktur RSUD Amri Tambunan dr. Erlinda Yani dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 menjadi sorotan.
Di tengah gencarnya arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran, dr. Erlinda justru terlihat menggunakan mobil dinas baru Mitsubishi Destinator Ultimate.
Mobil mewah seharga kisaran Rp487 juta hingga Rp517 juta itu terparkir di tempat yang semestinya diperuntukkan bagi Ketua DPRD Deliserdang. Hal ini memicu pertanyaan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dalam RDP, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Banggar H. Hamdani Syahputra, S.Sos., MH bersama Wakil Ketua Kuzu Serasi Tarigan, SE. Hadir juga anggota Banggar Dr. Misnan Aljawi, SH., MH, Dr. H. Nusantara Tarigan Silangit, SE., SH., MM., MH, Zul Amri, ST, Ikhwanul Ismar, S.Pd, Herti Sastra Br. Munthe, SP, Wahyu Danin, SE dan Marim Sitepu.
Pertanyaan pertama dilontarkan Dr. Misnan Aljawi terkait sumber anggaran pembelian mobil.
“Itu pakai BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) atau pakai APBD?” tanya Misnan.
“CSR (Corporate Social Responsibility),” jawab dr. Erlinda. “CSR? Tolong jelaskan CSR darimana. Dari Bank Sumut kah?, dari Perusahaan kah?. Kok bisa pulak mobil dinas Direktur Rumah Sakit. Aneh juga ini,” kejar Misnan.
Misnan juga meminta data rinci penggunaan dana APBD tahun 2025 sebesar Rp120 miliar yang diterima RSUD.
“Dan seratus dua puluh miliar itu, tolong kami minta datanya. Jadi ibu print kan kemana penggunaannya. Karena nanti Pimpinan DPRD mengusulkan mau uji petik ke lapangan,” tegasnya.
Awalnya Misnan juga mengungkapkan kritikan sepanjang dr. Erlinda menjadi Direktur RSUD Amri Tambunan, sejumlah Anggota DPRD Deliserdang mengakui kesulitan berkomunikasi dengan dr. Erlinda. Padahal tujuan komunikasi tersebut tidak lain untuk kepentingan masyarakat Deliserdang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Saya jujur penilaian saya semenjak Direkturnya ibu saya menilai turun drastis baik dari pelayanan, komunikasi dan baik dari kepuasan warga Deliserdang. Jadi kawan-kawan Bu, semenjak ibu Dirut memang susah komunikasi, padahal kami-kami ini untuk membantu mendukung program Pak Bupati yakni Deliserdang Sehat. Tapi Dirut Rumah Sakit membuat masyarakat tidak sehat. Kenapa ? Karena komunikasinya susah,” katanya.
Misnan mengakui, saat ini ketika ada konstituennya yang sakit, walaupun ada Rumah Sakit milik Pemkab Deliserdang itu, lebih memilih ke Rumah Sakit swasta. “Saya semenjak ibu Dirut konstituen saya alihkan ke Rumah Sakit swasta lebih enak komunikasi ketimbang rumah sakit pemerintah yang milik bersama,” ungkapnya.
Persoalan sistem jenguk yang masih menerapkan pada masa pandemi covid-19 juga menjadi perhatian. Menurut Misnan penerapan ini tidak relevan lagi dimana saat menjenguk yang diperbolehkan hanya satu orang saja. Padahal budaya ketimuran untuk menjenguk orang sakit merupakan salah satu cara menambah semangat bagi yang sedang sakit.
“Terkait sistem jenguk rumah sakit. Itu melelahkan, saya diusir oleh pegawai ibu. (Pernah) saya diusir oleh anggota Ibu saat menjenguk anggota saya. Yang tidak boleh (menjenguk), yang harus sekian orang (satu orang) menjenguk. Tolonglah dikasih toleransi, jangan dipatok harga mati,” katanya.
Sementara itu Hamdani yang memimpin jalannya rapat kemudian mempertegas asal CSR tersebut.
“Darimana CSR-nya Bu?” tanya Hamdani.
“Dari Bank Mega Syariah pak,” jawab dr. Erlinda.
Anggota Banggar lainnya, Zul Amri, menyinggung pengajuan anggaran. Ia bertanya apakah RSUD mengajukan penambahan di P-APBD 2025.
dr. Erlinda menjawab, pihaknya mengajukan penambahan sekitar Rp1,5 miliar untuk pengadaan mobil donor darah.
Menanggapi itu, Hamdani menyentil kebijakan RSUD.
“Kenapa tidak mengajukan CSR ke Bank lagi. Semestinya lebih baiknya mobil donor darah yang lebih layak dibandingkan mobil dinas untuk Direktur,” singgung Hamdani.
Bila benar penggunaan anggaran CSR dari Bank Mega Syariah tersebut, maka hal itu juga menjadi sorotan. Pasalnya, anggaran CSR diperuntukkan untuk kegiatan yang langsung berdampak kepada masyarakat.
Sementara mobil dinas Direktur tidak termasuk kategori tersebut. Selain itu, tidak terdapat logo atau penanda apapun pada mobil yang menunjukkan bahwa kendaraan itu merupakan hasil CSR.
Karena data yang disampaikan pihak RSUD masih kurang lengkap, Banggar DPRD Deliserdang akhirnya sepakat men-skors rapat. Pembahasan akan dilanjutkan setelah RSUD menyerahkan dokumen penggunaan anggaran 2025 secara rinci. Wan
EDITOR : Putra
