POSMETRO MEDAN – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Deli Serdang Fredy Dermawan mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Hal itu disampaikan Fredy Dermawan menyikapi laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan terkait dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan uang rakyat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pembangunan gedung Polri yakni rehabilitasi gedung Satreskrim Polrestabes Medan dan Pembangunan Kantor Polsubsektor Sunggal.
“Kami minta BPKP turun untuk audit secara keseluruhan. Bukan hanya proyek tertentu, tapi semua pos anggaran Pemkab Deliserdang termasuk dana hibah dan anggaran kegiatan seperti HUT APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia),” kata Fredy Dermawan. Dilansir Jumat 10/7/2026.
Fredy menegaskan, audit menyeluruh diperlukan agar pengelolaan keuangan daerah benar-benar akuntabel dan transparan. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dilakukan di Hotel Brastagi Cottage, Kabupaten Karo yang diduga merupakan hotel milik keluarga Bupati Asri Ludin.
“Prinsipnya tidak boleh ada konflik kepentingan. Semua penggunaan uang rakyat harus sesuai aturan pengadaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Biar tidak ada lagi spekulasi di tengah masyarakat,” tegasnya.
Terkait HUT APKASI, Fredy Dermawan juga tidak lupa meminta BPKP menelusuri sumber anggaran, mekanisme, dan output kegiatan tersebut.
“Acara sebesar HUT APKASI pasti menggunakan anggaran besar. Masyarakat berhak tahu dari mana sumbernya, berapa, dan untuk apa saja. Semua harus clear,” ujarnya.
Selain itu, Fredy Dermawan menyoroti belum dibayarnya gaji 2.341 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu (PW) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Deli Serdang selama 6 bulan. Ia meminta BPKP sekaligus menelusuri apakah keterlambatan itu terkait masalah administrasi keuangan daerah.
“Hak guru ini prioritas. Jangan sampai ada anggaran tapi tidak tersalurkan. Ini juga harus jadi bagian yang diaudit,” pungkasnya.( Wan)
EDITOR : Putra
