Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun, Mulai Adil Saragih, kepada wartawan Sabtu (10/11/2018) mengatakan, caleg dapat memasang APK setelah lebih dahulu mengajukan kepada partai pengusung dan oleh partai disampaikan desainnya kepada KPU untuk mendapat persetujuan.
“Jika desain yang diajukan partai untuk APK disetujui oleh KPU, baru caleg dapat memajangnya,” sebut Adil.
Adil menambahkan, jika caleg memajang APK tanpa melalui partai dan desainnya tanpa melalui persetujuan KPU, sudah menyalahi dan caleg bersangkutan bisa diproses.
Dia berharap para caleg tidak menabrak aturan maupun ketentuan yang ada dalam tahapan pemilihan legeslatif (pileg) termasuk dalam pemasangan APK.
Para caleg tandas Adil,
harus memahami yang dapat memasang APK adalah peserta pemilu yaitu calon Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI dan partai.
Komisioner KPUD Simalungun, Puji Rahmat Harahap, membenarkan banyaknya caleg yang belum memahami aturan pemasangan APK.
Puji juga membenarkan jika sebagian besar APK caleg yang terpasang saat ini tidak sesuai dengan aturan karena desainnya tanpa persetujuan KPU.
“KPUD sudah 2 kali menyurati 15 partai politik peserta Pemilu di Simalungun, supaya pemasangan APK desainya melalui persetujuan pihaknya (KPUD),” ujar Puji.
Dia juga berharap, partai politik peserta Pemilu di Simalungun mengikuti peraturan yang benar dalam pemasangan APK. Sehingga, pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman dan lancar. (davis suhendra)
