POSMETRO MEDAN – Kasus dugaan malapraktik di RSU Muhammadiyah di Tegal Sari Mandala I, Medan Denai, masih jadi perbincangan hangat.
Terlebih setelah korban, Mimi Maisyarah menegaskan dirinya sama sekali tidak pernah memberikan ijin rahimnya diangkat, ketika menjalani operasi.
Penegasan itu diperkuatnya dengan membuat laporan resmi ke Poldasu, Senin (27/4/2026) kemarin. Langkah ini seolah meyakinkan, jika pihak rumah sakit memberikan keterangan bohong terkait pihaknya telah menyetujui pengangkatan rahimnya.
Di lain sisi, menyikapi kasus ini, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah upaya mediasi antara kedua pihak.
Kepala Kanwil KemenHAM Sumut, Flora Nainggolan menegaskan upaya mediasi adalah memfasilitasi permasalahan yang ada untuk mencapai suatu kesepakatan.
“Hari ini kami sangat patut memberikan apresiasi kepada kuasa hukum, kemudian seluruh tim maupun pihak yang hadir,” ujarnya kepada Wartawan, Selasa (28/4/2026) sore.
Flora menyebut permasalahan ini sudah mendapatkan titik terang untuk penyelesaian, namun akan berproses sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing pihak.
“Tentu tidak bisa selesai langsung sore hari ini, kesepakatan itu ada beberapa tentunya ya dan kesepakatan itu ada yang tidak bisa langsung selesai hari ini, tetapi itu berproses kedepannya,” katanya.
Adapun hasilnya, dikatakan Flora, Mimi Maisyarah akan mendapatkan pemulihan HAM dan dari Dinas Kesehatan Sumut akan memberi edukasi, supaya pasien semangat dan orientasinya tentu ke kesehatannya.
Selain itu, Mimi Maisyarah akan dapatkan perawatan di rumah sakit yang dirujuk, nantinya pasien dapat memilih mau ke rumah sakit mana dan kesepakatan lainnya itu nanti dilakukan secara berjenjang.
“Kementerian HAM memastikan hadir di setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, untuk memastikan seluruh layanan pemerintah itu dapat dirasakan kemanfaatannya dengan sangat baik,” ucapnya.
Dalam mediasi tersebut turut hadir Direktur RSU Muhammadiyah, Kuasa Hukum dan keluarga Mimi Maisyarah, Dinas Kesehatan Sumut, Perwakilan Ombudsman dan Perwakilan Biro Hukum Setda Sumut.(*)
