POSMETRO MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Kali ini, tim penindakan KPK mengamankan Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, dalam operasi senyap yang digelar di wilayah Bengkulu.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya kegiatan penindakan tersebut.
Menurutnya, tim KPK melakukan penyelidikan tertutup sebelum akhirnya mengamankan sejumlah pihak.
“Konfirmasi, tim melakukan penyelidikan tertutup di wilayah Bengkulu,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (10/3/2026).
Dalam operasi tersebut, KPK tidak hanya mengamankan Fikri Thobari.
Sejumlah pihak lain yang diduga terkait dengan perkara yang sama juga turut diamankan oleh tim penindakan.
Para pihak yang terjaring OTT itu langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.
“Sejumlah pihak diamankan, pagi ini dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Bupati Rejang Lebong,” ujarnya.
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa operasi tersebut diduga berkaitan dengan transaksi suap.
Dalam penindakan itu, tim KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai yang diduga terkait dengan perkara.
“Ada uang tunai yang diamankan,” kata Fitroh.
Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci kasus yang menjerat Fikri Thobari maupun pihak lain yang turut diamankan, termasuk jumlah uang tunai yang disita dalam operasi tersebut.
Saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak yang terjaring OTT.
Sesuai prosedur, lembaga antirasuah itu memiliki waktu maksimal 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.
Fikri Thobari dikenal memiliki latar belakang di dunia usaha dan media sebelum terjun ke politik.
Ia pernah terlibat dalam pengelolaan media lokal di Rejang Lebong dan menjabat sebagai pemimpin Koran Sehasen Jaya pada periode 2008–2010.
Karier politiknya kemudian berkembang setelah aktif di Partai Amanat Nasional (PAN).
Di tingkat daerah, ia pernah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong, sebelum akhirnya meniti karier hingga menjadi bupati.
OTT terhadap kepala daerah ini kembali menambah daftar panjang pejabat daerah yang terjerat operasi tangkap tangan KPK, sekaligus menjadi pengingat keras terhadap praktik korupsi di pemerintahan daerah.(*)
EDITOR: Hiras Budiman
