POSMETRO MEDAN – Bappelitbang Sumatera Utara bersama Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menegaskan komitmen menjadikan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) sebagai arus utama perencanaan daerah dalam Rapat Koordinasi Pokja PRKBI dan Diskusi RKPD 2026 serta Persiapan RKPD 2027 yang digelar di Grand Antares Hotel Medan, Rabu (25/2/2026).
Forum yang dihadiri perangkat daerah dan perwakilan 10 kabupaten/kota di Medan, Sumatera Utara ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi integrasi PRKBI dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
Rakor dibuka Kepala Bappelitbang Sumut yang diwakili Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) Sry Puspa Sari. Dalam arahannya, ia menekankan tiga fokus utama: penguatan kelembagaan Pokja PRKBI, evaluasi integrasi dalam RKPD 2026, serta penyusunan rekomendasi teknis menuju RKPD 2027 yang lebih sistematis dan berkelanjutan.
“Kita tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga menyiapkan langkah ke depan agar pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim menjadi arus utama dalam perencanaan daerah,” ujarnya.
Evaluasi integrasi PRKBI dalam RKPD 2026 mencakup pemetaan program dan anggaran pada sektor strategis seperti AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use), energi dan transportasi, pengelolaan limbah persampahan, hingga ketahanan iklim. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan tidak berhenti pada konsep, tetapi berdampak nyata pada penurunan emisi dan peningkatan resiliensi daerah.
Dalam sesi teknis, Bappelitbang memaparkan arah kebijakan jangka panjang PRKBI 2025–2045, sementara narasumber lain menjelaskan peran Pokja PRKBI sebagai penghubung lintas sektor. Konsultan LCDI/Oxford Policy Management (OPML), Seif Eljihadi, menekankan pentingnya penyatuan aksi mitigasi dalam siklus pembangunan daerah agar target lebih terukur.
Diskusi berlangsung dinamis. Peserta menyoroti tantangan teknis mulai dari sinkronisasi program hingga keterbatasan dukungan anggaran. Namun, keterlibatan lintas sektor menunjukkan komitmen kolektif pemerintah daerah dalam menghadapi risiko perubahan iklim yang semakin kompleks.
Kegiatan ini mendapat dukungan Program LCDI yang merupakan kolaborasi Bappenas dengan UK FCDO. Program tersebut selama ini berperan dalam mendorong integrasi pembangunan rendah karbon baik di tingkat nasional maupun daerah.
Melalui rakor ini, Pemprov Sumut menargetkan RKPD 2027 tidak hanya responsif terhadap tantangan iklim, tetapi juga mampu memperkuat arah pembangunan berkelanjutan yang terukur. Penguatan kelembagaan, evaluasi berbasis data, serta rekomendasi teknis yang operasional diharapkan menjadi fondasi menuju transformasi pembangunan rendah karbon di daerah.(*)
Editor: Ali Amrizal
