POSMETRO MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mengakselerasi pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kolaborasi Prioritas Pembangunan Provinsi Sumut bersama Mitra Pembangunan di Aula Bina Graha Kantor Bappelitbang Sumut, Senin (26/1).
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Kepala Bappelitbang Sumut, Dr. Dikky Anugerah, M.SP.
Dalam arahannya, Dikky menekankan bahwa keterlibatan mitra pembangunan sangat krusial untuk mendukung visi besar provinsi dalam lima tahun ke depan.
Selain membuka acara, Dr. Dikky Anugerah memaparkan secara komprehensif mengenai Prioritas Pembangunan Sumut sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kolaborasi ini bukan sekadar pertemuan rutin, melainkan upaya sinkronisasi agar program-program yang dijalankan oleh mitra pembangunan selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,” ujar Dikky di hadapan para peserta.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan dari 35 lembaga yang terdiri dari Non-Governmental Organization (NGO) dan Mitra Donor yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Salah satu perwakilan mitra yang hadir, Agus Marwan dari OPML, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemprov Sumut dalam memfasilitasi pertemuan ini.
”Kami sangat mengapresiasi rapat koordinasi ini. Pertemuan ini menjadi media atau wadah yang sangat penting untuk membangun sinergi yang nyata antara pemerintah dan mitra pembangunan di lapangan,” ujar Agus Marwan.
Turut mendampingi Kepala Bappelitbang dalam kegiatan tersebut: Sekretaris Bappelitbang, Kabid, fungsional, dan staf Bappelitbang.
Setelah sesi pembukaan dan paparan dari Kepala Bappelitbang, agenda dilanjutkan dengan sesi presentasi dari masing-masing mitra pembangunan. Dalam sesi ini, setiap lembaga memaparkan: Program Kerja yang sedang dan akan berjalan, dan Lokasi Spesifik pelaksanaan program di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.
Langkah ini bertujuan untuk memetakan sebaran intervensi pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) dan memastikan bantuan atau program kerja menjangkau wilayah yang paling membutuhkan. (ril)
Editor: Ali Amrizal
