PERUMAHAN WEB

Mantan Anggota DPRD Sumut Sebut Polisi dan Pemkab Langkat Lakukan Pembiaran

oleh
Yan Syahrin SE (kanan) tokoh masyarakat Pangkalan Brandan, yang juga mantan anggota DPRD Sumut. (Joko/Posmetromedan.com)

Posmetromedan.com – Maraknya keberadaan warung remang-remang atau cafe maksiat di Kabupaten Langkat mendapat sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat. Terbaru, seorang mantan anggota DPRD Sumut menduga Pemkab dan jajaran Polres Langkat telah melakukan pembiaran

Seperti diberitakan sebelumnya, cafe remang-remang berkedok lapo (warung) tuak menjamur di sepanjang Jalan Baru (jalan lingkar-red) tepatnya di perbatasan Desa Lama, Kelurahan Alurdua, Kecamatan Sei Lepan dan Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan. Warung di sana telah berubah fungsi menjadi tempat peralihan dari pesta malam, peredaran miras, hingga narkoba.

Keberadaan warung remang-remang tersebut menimbulkan kekhawatiran akan ketidakamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) bagi warga di dua kecamatan tersebut.

Masyarakat sebenarnya sudah bereaksi dengan melakukan aksi demo beberapa waktu lalu. Mereka dengan tegas meminta aparat penegak hukum terkait segera menertibkan warung tersebut.

BACA JUGA..  Pengedar Ganja Masuk Penjara

Akibat tidak adanya tindakan nyata dari pemerintah, masyarakat menilai penegakan peraturan daerah (perda) di wilayah tersebut kurang tegas. Disinyalir Forkopincam Pangkalan Brandan tidak resfek untuk menindak warung remang-remang yang berkedok Lapo tuak, yang diduga dijadikan transaksi para hidung belang melampiaskan birahinya.

Menyikapi hal ini, tokoh masyarakat Pangkalan Brandan, Yan Syahrin SE, menyayangkan minimnya tindakan preventif dari pihak berwenang, terutama Forkopinda yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forkopincam Pangkalan Brandan. Meskipun upaya represif pernah dilakukan, namun tidak secara konsisten.

“Artinya tindakan yang pernah dilakukan seperti razia hanya sebagai gertakan sambal belaka. Bahkan, tidak terlihat adanya razia atau tindakan penyegelan warung secara permanen di wilayah tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA..  Sabu Gagal Dijual, Idik Ditangkap Unit I Satres Narkoba Polres Binjai

Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas peran pemerintah setempat (Forkopinda) baik dari kecamatan maupun kelurahan, dalam menegakkan perda terkait larangan penjualan minuman keras.

Mantan anggota DPRD Sumut ini juga menyoroti kurangnya keterlibatan pemerintah wilayah dalam menanggulangi permasalahan ini.

Dia mempertanyakan kinerja Kasatpol PP Langkat maupun kecamatan dan kelurahan dalam menindak tegas penjualan minuman keras secara ilegal yang disamarkan sebagai lapo tuak.

Dalam konteks motto pemerintah Kabupaten Langkat “kota bersatu sekata, berpadu berjaya” kekhawatiran akan dampak negatif dari warung remang-remang dikawatirkan menjadikan kota tambang minyak ini menuju kota pelacuran.

Oleh karena itu, masyarakat menuntut tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk menertibkan warung-warung berkedok Lapo tuak tersebut kian menjamur.

BACA JUGA..  Modusnya Ngaku Polisi

Hal yang sama juga diutarakan warga Pangkalan Brandan lainnya, Budi Syah Kurnia. Melalui Posmetromedan.com menyampaikan bahwa pemerintah harus berani mengambil sikap tegas menutup lokasi maksiat Jalan Baru. Menurutnya, keberadaan cafe Jalan Baru dijadikan sebagai tempat maksiat dan diduga kuat terjadi ekploitasi pekerja seks komersial anak di bawah umur yang dibacking oleh oknum-oknum tertentu.

“Untuk itu kita minta Pemkab Langkat menutup lokasi tersebut dan kita juga minta Polres Langkat dan Poldasu melakukan penyelidikan secara instan terkait prostitusi anak,” ujarnya, Rabu (22/05/2024) sekira pukul 11.22 WIB. (*)

Reporter: Joko
Editor: Maranatha Tobing