Posmetromedan.com – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Sibolga, mengadakan Diseminasi Audit Kasus Stunting (AKS) I Tahun 2023, di Aula Kantor Camat Sibolga Utara, Rabu (25/10/2023).
Wakil Wali Kota, Pantas Maruba Lumbantobing, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Sibolga, mengatakan, diseminasi audit kasus stunting dilakukan dua kali dalam setahun yang melibatkan tim teknis dan tim pakar.
Tim teknis bertugas melakukan identifikasi keluarga berisiko stunting dan anak stunting, hasil pengisian kerja auditnya diserahkan kepada tim pakar untuk dikaji dan mendapatkan rekomendasi.
“Kedua tim ini kemudian memaparkan hasil audit kasus tersebut pada kegiatan diseminasi tingkat kabupaten/kota,” kata Pantas pada pembukaan acara.
Dia menjelaskan, berdasar data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Sibolga pada 2021 tercatat sebesar 25,8%. Pada 2022 sebesar 14,5%, atau terjadi penurunan 11,3%.
Sedangkan menurut data e-PPGBM (elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat) melalui penimbangan dan pengukuran anak baduta dan balita di Posyandu, juga cenderung mengalami penurunan.
Berdasar data e-PPGBM pada 2021 sebesar 4,28%, pada 2022 sebesar 4,10%, dan pada Februari 2023 sebesar 3,92%. Artinya, terjadi penurunan rerata 0,18% setiap tahun.
“Sesuai arahan Pak Wali Kota Sibolga, target kita untuk tahun 2023 adalah sebesar 9%. Oleh karenanya, masih dibutuhkan kerja keras untuk mencapai angka tersebut,” kata Pantas Maruba Lumbantobing.
Ia pun meminta seluruh TPPS dan OPD terkait untuk mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyinergikan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting secara efektif, kovergensi dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor, mulai tingkat kota sampai kelurahan.
Anggota DPRD Sibolga, Tonny Agustinus Lumbantobing berharap, semua stakeholder memberikan perhatian lebih terhadap masalah stunting di Kota Sibolga.
Sehingga mampu mencapai hasil maksimal mulai dari perencanaan dan implementasinya. Diharapkan tidak ada lagi anak stunting, atau paling tidak, Kota Sibolga sudah di bawah 14%.
Kadis PPKB, Richard M Pangaribuan, menjelaskan, narasumber berjumlah 4 orang dari tim pakar yang mengikuti secara luring dan daring. Kegiatan ini untuk mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran.
Kemudian, mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus, dan juga menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta.
“Serta memberikan rekomendasi penanganan, perbaikan serta upaya pencegahan yang harus dilakukan,” kata Richard. (*)
Reporter: Aris Barasa
Editor: Maranatha Tobing
