Posmetromedan.com – Aliansi Masyarakat Aceh Tenggara (AMAT) dan emak-emak melakukan aksi damai ke gedung DPRK Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) pada Jumat (29/9/2023). Aksi mereka mempertanyakan kenapa Pj Bupati Syakir tidak turut direkomendasikan oleh pihak DPRK untuk diusulkan sebagai Pj Bupati Agara.
“Kami Aliansi Masyarakat Aceh Tenggara dan emak-emak mengecam pihak DPRK Agara kerena tidak turut merekomendasikan bapak Syakir sebagai Pj bupati Agara. Publik tahu ketulusan bapak Syakir memperbaiki birokrasi Aceh Tenggara. Semua kebijakan beliu melalui proses tahapan rapat yang terukur,” ujar kordinator aksi Muhammad Raja.
Masih dalam orasinya, Muhammad Raja mengatakan bahwa publik puas atas kesungguhan Syakir di dalam minimalisir pungli seperti proses pengangkatan Penjabat (Pj) kepala desa, proses lelang proyek, pengawasan penggunaan dana desa dan yang lainnya.
Menurut AMAT, Penjabat Bupati Syakir adalah sosok respon cepat atas pengaduan masyarakat serta sigap turun ke lapangan dan beradaptasi menyesuaikan diri dengan masyarakat Agara.
Syakir dinilai sosok regilius seperti safari ramadhan, safari subuh, mengunjungi tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pj Bupati mempunyai niat yang sangat mulia terhadap Aceh Tenggara beliu ingin Agara bebas dari defisit.
“Kita ketahui bersama publik Agara sempat dihebohkan karena defisit yang ditinggalkan yang diwariskan pemerintah Agara sebelum bapak Syakir sebesar 106 milyar. Dan, Pj Bupati Syakir berjanji pada tahun 2024 yang akan datang defisit anggaran di Agara besarnya sesuai dengan peraturan berlaku sebesar 2,2 persen dari total APBK 2024,” sebut kordinator lapangan Eko Widiyanto.
Kami AMAT dan emak-emak merasa heran kenapa pihak DPRK Qgara tidak turut merekomendasikan Pj Bupati Syakir padahal Syakir mempunyai niat baik untuk Aceh Tenggara kedepannya, tegas Eko Widiyanto dalam orasinya.
“Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa pihak DPRK Agara lagi-lagi mengusulkan salah satu sosok nama yang diduga terlibat didalam pusaran korupsi APBD Agara tahun 2005, dimana kita ketahui bersama yang bersangkutan pernah mengembalikan uang korupsi sebesar 250 juta kepada KPK RI,” tegas Eko.
Hal ini menjadi pertanyaan kenapa pihak DPRK ngotot mengusulkan nama tersebut. “Peristiwa apa yang mau ditutup-tutupi apakah ada kaitannya dengan defisit 106 milyar,” ujar Dahrinsyah mengakhiri orasinya.
Usai menyampaikan orasinya, massa selanjutnya meninggalkan lokasi dengan aman dan tertib dibawah pengawalan pihak Polres Aceh Tenggara. (*)
Reporter: Safrizal
Editor: Maranatha Tobing
