DPRD Palas Gelar RDP Terkait Pembukaan Lahan 400 Ha di Desa Sianggunan, CV Mutiara Batang Toru Tak Diundang 

oleh -168 views
DPRD Palas gelar RDP menyoal pembukaan lahan baru di desa sianggunan, Rabu (28/7). (Parningotan)

POSMETROMEDAN.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait bukaan lahan di Desa Sianggunan Kecamatan Sosopan, Rabu (28/7).

Hadir di ruang rapat paripurna Ketua DPRD Sahrun Hasibuan, Ketua Komisi B, H Fahmi Nasution, H Puli Parisan Lubis, Romi Parmonangan Nasution, H Lokot, Maraganti selaku anggota DPRD mewakili Dapil Sosopan, serta sejumlah tokoh masyarakat, mahasiswa.

Juga hadir Asisten I H Panguhum Nasution, Kabag Hukum Agus Daulay, dan mewakili Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ramlan, Camat Sosopan dan Kepala Desa Sianggunan. Sayang, perusahaan CV Mutiara Batang Toru tidak hadir karena tidak diundang.

BACA JUGA..  BKKBN Sumut Edukasi Warga Hinai Langkat Soal Stunting

RDP ini tindaklanjut penolakan masyarakat, seiring aksi unjuk rasa ke DPRD terkait pembukaan lahan berkisar 400 hektar. Pembukaan lahan tersebut didalihkan untuk lahan pertanian kopi hybrida pola plasma.

Masyarakat sangat keberatan pembukanaan lahan tersebut. Mereka mengatakan, pembukaan lahan itu selain diyakini merusak alam, juga akan berdampak dikemudian hari karena lahan tersebut meruoakan berstatus hutan.
Dan sejauh ini, belum ada dokumen atau ijin yang disampaikan ke Pemkab Palas. Bahkan setingkat camat, tidak tahu menahu terkait pembukaan lahan baru tersebut.

“Saya tidak tahu tentang itu, saya tahunya pas ada demo di Medan dan DPRD,” ujar Camat Sosopan Maralohot Siregar.

BACA JUGA..  Wabup Deliserdang Monitoring Vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Beringin

“Sejauh ini belum ada surat ataupun dokumen yang masuk sama kita,” tambah Panguhum Nasution, Asisten I Pemerintahan dan Kesra.

Pengakuan Kepala Desa Sianggunan, Raja Sahnan Nasution, bukaan lahan itu baru rencana, baru sebatas pembukaan jalan. Titik lahan, belum ada disentuh. Sedang aktifitas keluar kayu, itu merupakan hak warga yang memiliki lahan sendiri.
“Kalau masyarakat mengambil kayu di lahannya, mana bisa kita larang,” jelas Sahnan Nasution.

Zainal Abidin Hasibuan dan Andrew Hasibuan menyebut fakta-fakta alat berat ada di lapangan, juga pengakuan kepala desa, termasuk keluarnya kayu dari daerah tersebut, bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti.

BACA JUGA..  Kader Masjid Di Langkat Terima Orientasi Stunting Oleh DMI & Kemenkes

“Mari kita sama-sama cek ke lapangan,” sebut Zainal.

Bahkan menurut H Guntur Daulay, tokoh masyarakat disana, keluhan bercampur keresahan terhadap perambahan lahan ini tidak direspon pihak penegak hukum. Seakan-akan tidak ada persoalan di Sosopan.

“Untuk itu kami berharap ada penyelesaian melalui DPRD ini,” ucap H Guntur.

DPRD melalui ketua Komisi B sepakat akan turun ke lapangan meninjau langsung giat pembukaan lahan tersebut.

“Besok kita turun, kepala desa penunjuk jalan,” tukas Fahmi. (tan/ran)

EPAPER