Selisih Suara Kurang 1000, Bawaslu Sumut Antisipasi Politik Uang Saat PSU

oleh -143 views

EPAPER

POSMETROMEDAN.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengidentifikasi sejumlah masalah berpotensi muncul saat pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Madina, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu. Salah satunya politik uang yang mungkin akan terjadi. Mengingat perolehan suara pasangan calon di 3 daerah itu kurang dari seribu. Sehingga PSU bisa mempengaruhi hasil akhir nantinya.

Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan, menjelaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan Bawaslu RI terkait pengaktifan kembali Sentra Gakkumdu yang sudah habis masa kerjanya.

BACA JUGA..  Markas Polisi Pariwisata Danau Toba Diresmikan, Gubernur : Wisatawan dan Masyarakat Semakin Merasa Aman

“Ini menjadi pekerjaan rumah kami bagaimana petunjuk Bawaslu RI terkait pengaktifan Sentra Gakkumdu, ketika ada kasus politik uang bisa langsung ditangani dan ditindaklanjuti,” ujarnya di Medan, Kamis (25/3).

Berdasarkan perintah MK, tidak ada tahapan apapun selain pemungutan suara ulang. Namun, pihaknya memprediksi seluruh pasangan calon akan turun kembali ke masyarakat dengan dalih sosialisasi. Menurut dia, tindakan itu sebagai kampanye ilegal dan tidak dibenarkan.

“Kalau memang ada yang melakukan sosialisasi paslon, padahal kampanye terselubung dengan membagikan beras atau sesuatu, ini harus ditangani kalau tidak jadi masalah baru. Bisa saja nanti kalau itu terjadi MK menilai kami gagal melakukan pengawasan, mungkin besok kami berkoordinasi dengan Bawaslu RI (pengaktifan Sentra Gakkumdu),” urai wanita yang akrab disapa Ida ini.

BACA JUGA..  Peringati HUT ke-73 Provinsi Sumut, Gubernur Edy Rahmayadi Pimpin Ziarah Rombongan ke Makam Pahlawan

Berbeda dengan KPU yang mendapat perintah agar mengganti seluruh penyelenggara adhock saat melakukan pemungutan suara ulang, Bawaslu justru tidak mendapat perintah demikian. Namun, Bawaslu tetap akan mengidentifkkasi apakah panitia adhock di TPS akan kembali diaktifkan atau tidak.

“Karena diputusan MK penyelenggara adhock di KPU untuk diganti, kami sendiri bawaslu sedang mengidentifikasi penyelenggara adhock ditingkat kecamatan, desa, pengawas kelurahan dan TPS yang apakah pernah diberikan sanksi kode etik oleh bawaslu kabupaten/kota sehingga itu menjadi pertimbangan kembali mereka bisa bertugas atau tidak, ini masih dipersiapkan,” tandasnya. (ali)

BACA JUGA..  Pemprov Sumut Terus Lakukan Peningkatan Jalan Provinsi

EPAPER