MANDIRI SYARIAH

Bupati Terus Diserang Isu Negatif, Kepala OPD Langkat Bantah Semua Tudingan

oleh -63 views
BERTANYA : Ketua PWI Langkat, Darwis Sinulingga bertanya kepada salahsatu Kelapa OPD.(IST/POSMETRO MEDAN)

POSMETROMEDAN.com-Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin, terus diserang isu negatif soal kepemimpinannya. Isu itu ditengarai sengaja dihembuskan oleh kelompok tertentu yang tidak suka dengan kepemimpinan bupati.

Terkait hal itu, Bupati menggelar konfrensi pers bersama sejumlah wartawan dan pengurus PWI Langkat. Kegiatan digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (11/1/2021).

Sekdakab Langkat dr. H. Indra Salahuddin memimpin temu pers. Dijelaskan Indra, fokus temu pers itu membahas isu negatif yang menyerang Bupati Langkat.

“Terkait tudingan kepada Bupati Langkat soal fee proyek pembangunan Langkat. Kemudian soal suap lelang jabatan,” jelas Indra.

Selain itu, bupati juga dituding tidak pernah menyetorkan pajak Perusahaan Kelapa Sawit ke Negara. Kemudian dituding mengambil fee dana BOS dari setoran para Kepsek sebesar Rp 200 ribu – Rp300 ribu pertriwulan.

“Serta dugaan proyek fiktif 2017 – 2018 yang dilakukan Terbit Rencana saat menjabat ketua DPRD Langkat,” sebut Indra.

Kemudian, bupati dituding menghilangkan simbol dan nilai budaya Melayu pada ornament gapura selamat datang di simpang Jalan Proklamasi, Stabat. Di hadapan wartawan, Sekda mempersilahkan kepada masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan penjelasan secara teknis.

BACA JUGA..  HUT ke-271, Langkat Tangguh Bersama

Diawali, Inspektur H. Amril. Ia menegaskan, soal fee proyek pembangunan Langkat itu tidak ada.

“Sebab dari penyiapan tender sampai pelelang, dilakukan sesuai aturan yang ada. Termasuk lelang jabatan, semuanya dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku,” kata Amril.

Semua tender dan lelang itu melalui proses yang selektif, transparan dan berdasarkan prinsip profesionalisme. Sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu.

“Serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan,” sebut Amril.

“Jadi pelaksanaanya dilakukan sesuai amanat  pasal 17 ayat 2, pada UU No 8 tahun 1974, tentang Pokok Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang persyaratan pengisian jabatan bagi PNS,” sambungnya.

Sedangkan untuk proyek fiktifnya, tegas Amril, itu jelas tidak mungkin ada. Sebab jika dilakukan, pasti sudah dari dulu ketahuan dan menjadi masalah.

“Proyek fiktif itukan, pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD, namun tidak dikerjakan. Pada masa seperti saat ini, zaman serba canggih, mana mungkin itu bisa,” tegas Amril.

“Karena pasti ketahuan. Jadi wajar saja, tudingan itu, tidak bisa terbukti sampai saat ini, karena memang tidak berdasar,” paparnya.

BACA JUGA..  Pemkab Deli Serdang Selenggarakan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Selain itu, Amril dan pihaknya sudah memeriksa kepala sekolah (Kepsek) tingkat SD dan SMP. Hasilnya, tidak ada pengutipan yang dilakukan oknum mana pun.

“Namun setelah dilaporkan ke bupati, bupati kembali memerintahkan agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh kepada semua Kepsek se-Langkat,” sebutnya.

Saat ini, dari 684 sekolah (62 SMP dan 622 SD), sudah 50 persen yang diperiksa Kepseknya. Selebihnya masih dalam proses pemeriksaan oleh tim Inspektorat.

“Dari 50 persen itu, juga tidak ditemukan adanya pengutipan. Untuk 50 persennya lagi, masih dalam pemeriksaan. Setelah selesai akan segera kami informasikan ke publik,” ungkapnya.

Senada diungkap Kadis Pendidikan H. Saiful Abdi. Ia mengatakan, pengutipan itu memang sama sekali tidak ada.

Soal tudingan bupati mengelola dan tidak pernah menyetorkan pajak perusahaan kelapa sawit  ke Negara, perusahaan tersebut bukan lagi atas nama Terbit Rencana. Itu diungkapkan Kaban Pendapatan Daerah, Muliyani S.

Perusahaan tersebut saat ini sudah atas nama Dewa Rencana Perangin-angin. Selain itu, perusahaan ini juga tertib pajak.

“Meraka tertib pajak, karena membayar dua kewajiban pajak perusahaan sawit yang telah ditetapkan pada aturan perpajakan setiap tahunya. Yakni distribusi dan pajak penerangan non PLN,” terangnya.

BACA JUGA..  Hewan Ternak Dimangsa Harimau, Warga Minta Bantuan ke Pemkab Langkat

Dijelaskan Muliyani, tahun 2020 pajak distribusi yang dibayarkan senilai Rp 51.228.736. Sedangkan pajak non PLN sebesar  Rp 47.680.

Kecilnya pajak non PLN ini karena sedikit menggunakan genset. Sebab aliran listrik PLN tidak banyak masalah.

“Jadi tudingan tersebut, tidak benar dan tidak mendasar,” tegasnya.

Sementara soal ornament di gapura selamat datang, sama sekali tidak bermaksud menghilangkan budaya Melayu.

“Sebab pembangunan tugu itu baru tahap pertama, jadi memang belum siap dikarenakan kurangnya anggaran,” jelas Kepala Dinas PU Langkat, Subiyanto.

Pihaknya sudah berencana untuk melanjutkannya pada tahun 2021 ini, bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Direncanakan pada R APBD 2021 nanti pengerjaannya,” sebutnya.

Desain tugu tersebut nantinya bukan hanya mengangkat simbol budaya Melayu saja. Tapi juga Jawa, Karo dan sejumlah etnis budaya lainnya akan menghiasi tugu sampai ke Jalan Proklamasi.

Turut hadir, Asisten II Ekbang Hermasyah, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Rudi Kinandung, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Mulyono, Kadis Kominfo H. Syahmadi dan sejumlah kepada SKPD lainnya.(yan/sut)