Diduga Kongkalikong, Pokja UKPBJ Dinas Pendidikan Tebingtinggi Diprotes Rekanan

  • Whatsapp
Penasehat hukum CV Antartika; Aldi Pramana SH MH, Radinal Hutagalung SHdan Fahmi Ismail, saat memberikan keterangan pers. (faisal)

POSMETROMEDAN.COM – Penasehat Hukum CV Antartika Aldi Pramana SH, MH dan Radinal Hutagalung SH dari Kantor Hukum RH dan Associates memprotes keras kinerja Pokja UKPBJ atas kekalahan kliennya dalam tender RKB dan Aula (Bertingkat) SDN 165727 beserta meubilernya pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi yang berasal dari dana APBD senilai Rp 1.314.000.000.00.

Protes yqng ditujukan kepada Rizal Ismanuddin selaku ketua Pokja disampaikan melalui keterangan pers yang diterima posmetromedan.com, Rabu (29/7/2020) di Tebingtinggi.

Bacaan Lainnya

Aldi Pramana SH MH dan Radinal Hutagalung SH juga akan tetap melakukan upaya hukum untuk memperjuangkan hak – hak hukum CV Antartika bahkan hingga ke tingkatan yang lebih tinggi, yakni Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu demi menjamin dan mengembalikan hak – hak hukum CV Antartika yang mereka yakini adalah calon perusahaan yang layak menjadi pemenang tender RKB dan Aula (Bertingkat) SDN 165727 beserta meubilernya dengan nilai penawaran Rp 1.169.996.593,53 sementara nilai penawaran CV Sondi Jaya yang dijadikan pemenang Rp. 1.288.418.153,78.

CV Antartika menawar lebih rendah dari CV Sondi Jaya dengan selisih harga penawaran Rp 118.421.560,25. Dengan selisih harga penawaran tersebut diduga dapat merugikan keuangan negara sebab Pokja diyakini telah mengabaikan dan dengan sengaja melanggar Perpres No 16 tahun 2018 Pasal 6.

“Kami sedang mempersiapkan sanggah banding dan apabila tidak diterima juga kami akan lanjutkan upaya hukum ini ke PTUN hingga ke MK sebagai bentuk protes keras dan upaya hukum untuk klien kami sebab kami dari pihak kuasa hukum tidak puas dengan jawaban Pokja atas sanggahan CV Antartika terlebih dengan hak CV Antartika untuk diundang mengikuti tahapan kualifikasi pembuktian dokumen tender, kami merasa bahwa klien kami sengaja tidak diundang dan dikalahkan dan dari sisi penawaran klien kami adalah penawar terendah dengan dokumen perusahaan yang lengkap sesuai dengan persyaratan tender,” ujarnya.

Masih kuasa hukumnya, katanya, banyak kejanggalan yang harus kami ungkap dari fakta – fakta yang sudah kami kumpulkan selama proses tender termasuk pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh Pokja.

“Adalah soal kelengkapan administrasi CV Sondi Jaya yang diduga tidak melengkapi syarat administrasi perpajakan berupa dokumen pengusaha kena pajak (PKP) sebagai syarat untuk memungut pajak PPN yang pada akhirnya menurut kami CV Sondi Jaya tidak layak sebagai peserta apalagi pemenang tender sebab syarat administrasi perusahaan peserta tender tidak terpenuhi demikian juga terhadap syarat pengalaman kerja CV Sondi Jaya yang didirikan sejak November 2019 diduga tidak memiliki pengalaman kerja sesuai kriteria syarat tender hal ini menunjukkan gelagat pihak perusahaan CV Sondi Jaya dan Pokja diduga telah melakukan manipulasi data tender yang melanggar prinsip – prinsip pengadaan barang dan jasa,” cap Radinal Hutagalung SH.

Selanjutnya kata Radinal, dugaan pelanggaran yang bersifat fundamental karena menurut kami pelanggaran tersebut memenuhi unsur pidana yang mengarah kepada perbuatan melawan hukum yakni tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Juga penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang undang No 31 tahun 1999 Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup dan pidana paling singkat 1 (satu) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah).

Begitu juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 16 tahun 2018 pasal 6, “Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip sebagai berikut efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dan dalam pasal 82 no 3 yang berbunyi Sanksi hukuman berat dikenakan kepada Pokja Pemilihan yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara, sebut Radinal Hutagalung SH.

“Dan untuk itu kami meminta/mendesak untuk membatalkan pemenang tender, meminta/mendesak pada Pokja untuk menguji data forensik atas seluruh dokumen penawaran serta dokumen administrasi perpajakan berupa dokumen Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) pengalaman kerja terhadap pemenang tender CV Sondi Jaya, Kuasa Hukum menilai bahwa kinerja Pokja yang diketuai oleh Rizal Ismanuddin, Seketaris Dedi Fadilah dan Anggota Tigor Dolly Simarmata diragukan keahlian dan integritasnya serta meminta dengan tegas agar menunjuk ulang Pokja karena diduga diskriminatif dan lalai”, ucap Radinal Hitagalung SH. (sal)

Pos terkait