POSMETRO MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan diminta serius menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat optimalisasi pelayanan di RSUD Bachtiar Djafar.
Rumah sakit milik Pemko Medan yang berada di wilayah Medan bagian utara itu dinilai memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya warga di kawasan Medan Utara.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, H. Doli Indra Rangkuti, SE kepada wartawan, Selasa (6/10/2026).
Menurut Doli, RSUD sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, terjangkau, dan berkualitas.
“Karena itu, berbagai persoalan yang terjadi, baik terkait sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan medis, maupun kualitas pelayanan, harus segera dibenahi secara terukur,” ujar Doli.
Ia mengatakan, pembenahan RSUD Bachtiar Djafar harus disertai indikator yang jelas sehingga hasilnya dapat dievaluasi secara berkala.
Indikator tersebut, antara lain peningkatan kepuasan masyarakat, ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan, terpenuhinya kebutuhan obat dan alat kesehatan, peningkatan kualitas serta kelayakan sarana dan prasarana, penurunan angka keluhan pasien, serta peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan.
Doli mengungkapkan, Fraksi PKS juga menerima banyak aspirasi masyarakat terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit di Kota Medan.
Menurutnya, jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan terus meningkat, sementara daya tampung sejumlah rumah sakit masih terbatas. Kondisi tersebut membuat masyarakat kerap menghadapi kendala ketika membutuhkan pelayanan rawat inap.
“Pasien sering menghadapi kondisi kamar rumah sakit penuh. Akibatnya, mereka harus menunggu, berpindah fasilitas kesehatan, atau mencari rumah sakit lain,” katanya.
Doli menegaskan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemko Medan, terlebih masyarakat telah mendapatkan jaminan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
Menurutnya, kepesertaan dan cakupan UHC harus diikuti dengan ketersediaan layanan kesehatan yang memadai.
“Jangan sampai program UHC yang sudah dimiliki masyarakat tidak bisa dimanfaatkan secara optimal hanya karena persoalan ketersediaan kamar rawat inap. Pemerintah harus memastikan warga mendapatkan akses pelayanan medis secara prima dan tepat waktu ketika membutuhkan,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya mendorong Pemko Medan segera melakukan pemetaan kebutuhan tempat tidur rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk dan tren penyakit yang berkembang.
Pemetaan tersebut dinilai penting agar pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menentukan kebutuhan kapasitas pelayanan kesehatan di setiap wilayah.
Selain itu, Pemko Medan diminta membangun sistem informasi ketersediaan kamar rawat inap secara real-time dan terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pasien maupun fasilitas kesehatan dapat mengetahui rumah sakit yang masih memiliki ruang rawat inap tanpa harus mencari informasi secara manual dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya.
“Informasi ketersediaan kamar harus bisa diakses secara cepat oleh fasilitas kesehatan maupun masyarakat. Ini akan membantu proses rujukan dan mengurangi waktu tunggu pasien,” jelas Doli.
Pihaknya juga meminta penguatan koordinasi antara Dinas Kesehatan, RSUD, rumah sakit swasta, dan BPJS Kesehatan dalam sistem rujukan.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengevaluasi distribusi pasien sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit tertentu, sementara rumah sakit lainnya masih memiliki kapasitas pelayanan.
Doli menambahkan, apabila berdasarkan pemetaan kebutuhan kapasitas tempat tidur rumah sakit di Kota Medan masih mengalami kekurangan, Pemko Medan harus menambah kapasitas secara bertahap.
Penambahan tersebut, kata dia, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan anggaran daerah.
“Yang paling penting adalah pemerintah memiliki data yang jelas, target yang terukur, dan langkah yang berkelanjutan. Dengan begitu, persoalan akses pelayanan kesehatan tidak hanya ditangani ketika muncul keluhan, tetapi bisa diantisipasi sejak awal,” pungkasnya. (*)
Editor: Ali Amrizal
